JAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjadi instrumen untuk menyita kekayaan bandar judi online (judol). Aturan tersebut juga memungkinkan negara merampas aset yang berasal dari berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat.
“Ya, judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,”
kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, penyitaan aset dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri. Sehingga, proses perampasan kekayaan hasil tindak pidana tetap dapat berjalan meski keberadaan terdakwa tidak diketahui.
“Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita,” ujarnya.
Menurut Dasco, hasil perampasan aset nantinya dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, RUU tersebut juga mengatur pembentukan badan pengelola hasil perampasan aset.
“Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada badan pengelolaan hasil perampasan aset,” katanya.
Dia menilai, RUU Perampasan Aset dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada para bandar judi online. Sebab, praktik perjudian daring selama ini telah menimbulkan banyak korban, terutama dari kalangan masyarakat kecil.
“Iya, iya. Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” ujarnya.
Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengarkan paparan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman.







