JAKARTA, Probusmedia — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengeklaim Presiden Prabowo Subianto memintanya tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia menjelaskan, pesan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dirinya pada hari ini.
Pertemuan itu terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai s1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,”
kata Gibran di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran menyebut Presiden Prabowo sudah dianggap seperti ayahnya sendiri dan memberikan sejumlah masukan terkait persoalan yang tengah dihadapinya.
“Seperti teman-teman ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” ujarnya.
Gibran menyatakan dirinya menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat terkait persoalan tersebut. Namun, ia berharap dinamika yang berkembang tidak berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran. Pertemuan tersebut membahas dinamika politik yang berkembang setelah munculnya putusan MK dan MA terkait persoalan dokumen pendidikan wakil presiden.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi dan Presiden memberikan sejumlah masukan kepada wakilnya. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
“Namun, sekaligus juga kami luruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan itu Presiden menyampaikan penolakan atas permintaan tersebut. Dalam diskusi, Presiden memberikan saran-saran dan wapres memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui PTUN,”
ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).








