JAKARTA, Probusmedia — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut seluruh 110 anggota fraksinya siap mendukung langkah konstitusional tersebut apabila diperlukan.
“Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” kata Utut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Terkait dasar pengajuan HMP, Utut menyebut Fraksi PDIP merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Namun, dia menyerahkan penjelasan lebih terperinci mengenai landasan konstitusional tersebut kepada anggota DPR dari Komisi III.
“Kalau pertimbangannya sudah ada, kita sudah ada, kan kita merujuk Pasal 7A, 7B, nanti biar teman-teman dari Komisi III yang menjelaskan,” ujarnya.
Utut mengatakan, keputusan politik tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan pimpinan DPR. Langkah itu diperlukan agar pembahasan usulan HMP dapat segera dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus).
Terkait waktu penyerahan usulan kepada pimpinan DPR, Utut belum memastikannya karena masih harus mengikuti mekanisme dan prosedur administrasi parlemen.
“Kita lihat, kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan HMP terkait ijazah Wapres Gibran dari sejumlah anggota parlemen.
Puan belum menjelaskan jumlah anggota yang telah mengajukan HMP tersebut.
Puan mengatakan pimpinan DPR masih akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, serta anggota DPR lainnya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).






