JAKARTA, Probusmedia — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Rizki Faisal mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Desakan tersebut muncul di tengah luasnya area kebakaran yang mencapai lebih dari 637 ribu hektare serta ratusan ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sejumlah wilayah Indonesia.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius penetapan karhutla sebagai bencana nasional,” ujar Rizki dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).
Data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026 mencatat sebanyak 283.270 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak karhutla.
Sementara itu, hasil pemantauan Auriga Nusantara memperkirakan luas lahan yang terbakar selama Januari hingga Agustus 2026 telah melampaui 637 ribu hektare.
Rizki menilai, besarnya luas kebakaran dan dampak yang ditimbulkan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap efektivitas penanganan karhutla.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat serta terganggunya berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.
“Ada masyarakat yang kesehatannya terganggu, aktivitas pendidikan dan ekonomi yang terhambat, serta ekosistem yang mengalami kerusakan,” kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Dia meminta pemerintah mengerahkan sumber daya penanganan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait dinilai perlu diperkuat agar upaya penanggulangan kebakaran berjalan efektif.
“Kita membutuhkan koordinasi yang kuat, respons cepat, dan perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Rizki mengingatkan penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api.
Pemerintah perlu memastikan perlindungan kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar warga, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.
“Pemerintah harus memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang dibutuhkan, sembari mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran meluas,” ujarnya.
Selain dampak di dalam negeri, Rizki menyoroti potensi penyebaran asap karhutla hingga melintasi batas negara.
Dia menilai kerja sama internasional perlu dioptimalkan jika diperlukan untuk membantu pengendalian kebakaran dan mengatasi dampak asap lintas negara.
“Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi manusia, menjaga habitat satwa, dan memulihkan lingkungan yang rusak,” katanya.