JAKARTA, Probusmedia — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan dinilai tidak cukup ditangani hanya saat api masih berkobar.
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menangani dampak karhutla, termasuk persoalan kesehatan dan pendidikan hingga setelah bencana berakhir.
Baca juga:
DPR Desak Pelaku Karhutla Dihukum BeratPuan mengatakan penanganan karhutla saat ini telah masuk dalam status kejadian luar biasa (KLB), sehingga pemerintah perlu memperkuat koordinasi dalam menghadapi dampaknya.
Menurut dia, perhatian tidak boleh hanya tertuju pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup antisipasi terhadap masalah kesehatan dan pendidikan masyarakat terdampak.
“Karhutla saat ini sudah dilaksanakan KLB, dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut,”
kata Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurut Puan, pemerintah juga perlu menyiapkan strategi penanganan setelah kondisi karhutla dinyatakan selesai.
DPR RI, kata dia, akan ikut mengawal langkah tersebut melalui koordinasi antarkomisi.
“Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pasca karhutlanya,” ujarnya.
Puan menegaskan persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan secara parsial karena dampaknya menyentuh berbagai sektor.
Karena itu, diperlukan kerja bersama antara pemerintah dan DPR untuk memastikan penanganan berjalan secara menyeluruh.
“Kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi,” katanya.
Kabut asap yang muncul akibat karhutla juga menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk proses belajar siswa di wilayah terdampak.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ), Puan kembali menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebelum menentukan langkah.
“Ya itu, karenanya memang koordinasinya itu enggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu harus lintas kementerian,” katanya.
Politikus PDIP itu menyebut persoalan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan.
DPR akan mendorong koordinasi lintas komisi, sementara pemerintah diminta bergerak melalui kerja sama lintas kementerian.
“Dan ini memang harus dilakukan bersama-sama, karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian,” katanya.