JAKARTA, Probusmedia — PDI Perjuangan (PDIP) menilai penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sebagai pilihan yang rasional.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, usulan tersebut muncul dari berbagai kalangan, mulai dari guru besar, masyarakat sipil, hingga hasil dialog lintas fraksi di DPR.
“Banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini melihat berbagai persoalan yang muncul,”
ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (10/11/2026).
Menurut Hasto, usulan itu berkaitan dengan polemik yang muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, terdapat persoalan mengenai ketentuan pendidikan minimal SMA dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Hasto juga menyinggung dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang menurut dia terjadi saat proses politik mendukung Gibran, yang ketika itu merupakan putra Presiden Joko Widodo.
“Dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu,” kata Hasto.
Dia menegaskan, PDIP terus mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat melalui DPR.
Hasto menyebut hak tersebut sebagai instrumen penting bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya.
Sebelumnya, sejumlah kelompok menyuarakan desakan agar Gibran dimakzulkan dari jabatan wakil presiden.
Desakan itu menguat setelah Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen pencalonannya pada Pilpres 2024.
Namun, salinan lengkap putusan MA yang memuat pertimbangan hukum majelis hakim belum tersedia untuk publik.
Putusan MA tersebut menyusul putusan MK pada 6 Oktober 2026 dalam perkara pengujian pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA.
Di sisi lain, DPR mengaku telah menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut. Namun, DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat badan musyawarah yang melibatkan fraksi-fraksi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” kata Dasco, Senin (9/11/2026).









