JAKARTA, Probusmedia — Partai Demokrat menyatakan setuju dengan wacana memisahkan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai hasil pileg dapat menjadi dasar pencalonan presiden sehingga dukungan politik yang digunakan lebih mencerminkan pilihan masyarakat pada periode yang sama.
Herman mengatakan skema tersebut bukan hal baru dalam sejarah Pemilu Indonesia.
Ia mengingatkan Pileg pernah digelar lebih dahulu sebelum Pilpres pada Pemilu 2004 dan 2009, sedangkan pada 2014, 2019, dan 2024 kedua pemilihan dilaksanakan secara bersamaan.
“Ya, menurut saya bagus, ya (Pileg lebih dulu). Ini kan kembali ke sistem lama, ketika kemudian pilpres didahului oleh pileg,”
kata Herman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut dia, pelaksanaan pileg terlebih dahulu membuat hasil pemilu legislatif pada tahun yang sama dapat digunakan sebagai dasar pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dengan demikian, dukungan politik untuk pencalonan Pilpres berasal dari hasil pemilu yang berlangsung pada periode yang sama.
“Sehingga kemudian perspektif untuk pelaksanaan pilpres itu menggunakan terhadap hasil pileg pada saat itu. Jadi ini juga sudah ada yurisprudensinya, pernah dilakukan. Di pemilu sebelumnya 2009 ya pileg dulu baru pilpres,” ujarnya.
Herman mengakui Indonesia juga memiliki pengalaman menggelar Pileg dan Pilpres secara bersamaan.
Namun, menurut dia, pemisahan kembali kedua pemilihan tersebut dapat menjadi salah satu opsi yang perlu dikaji untuk mencari sistem yang lebih efektif.
“Kemudian pernah juga bersamaan di 2014, 19, juga 2024 bahkan bersamaan gitu. Artinya ini exercise. Kalau kemudian nanti keputusannya lebih efektif bahwa kita lakukan pileg dulu baru pilpres, tentu ini juga bagus juga,” katanya.
Herman menyebut pihaknya sebelumnya juga pernah memperjuangkan gagasan agar tiket pencalonan Pilpres berasal dari hasil Pileg pada tahun yang sama.
Menurut dia, mekanisme tersebut membuat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden lebih berkaitan dengan hasil pemilu yang baru saja diberikan masya
Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan agar Pileg dan Pilpres, tidak lagi digelar dalam rangkaian waktu yang sama pada Pemilu 2029.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pemisahan ketiga pemilihan tersebut dapat membuat pilihan politik masyarakat lebih fokus sekaligus meringankan beban penyelenggara Pemilu.
Doli berkaca pada pola Pemilu 2024 ketika Pileg dan Pilpres digelar secara bersamaan, sementara Pilkada dilaksanakan setelahnya.
Menurut dia, hasil Pileg dalam sistem sebelumnya turut menjadi dasar tiket pencalonan presiden pada pemilu berikutnya.
“Ya kita sudah punya pengalaman seperti Pemilu 2024, Pileg dulu, kemudian Pilpres, baru Pilkada. Hasil Pileg di tahun itulah yang akan menjadi ticket pencalonan Pilpres,” kata Doli di Jakarta, Rabu (22/9/2026).