JAKARTA, Probusmedia — DPR dijadwalkan mengambil keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna hari ini, Kamis (19/11/2026).

Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — DPR dijadwalkan mengambil keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna hari ini, Kamis (19/11/2026).
Agenda tersebut menyusul persetujuan seluruh fraksi di Komisi III DPR bersama pemerintah untuk membawa RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan seluruh peserta agar pembahasan RUU dilanjutkan ke tingkat II atau tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Seluruh peserta rapat kemudian menyatakan persetujuan atas kelanjutan pembahasan regulasi tersebut.
“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?”
ujar Dasco.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman sebelumnya melaporkan bahwa pembahasan bersama pemerintah telah menginventarisasi 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Salah satu substansi penting yang diatur dalam RUU tersebut adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Namun, pelaksanaannya tetap harus melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan pengadilan untuk memastikan hak-hak pihak terkait terlindungi.
RUU ini juga memperluas perhatian terhadap aset yang berasal dari tindak pidana selain korupsi.
Salah satunya adalah penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, termasuk investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
Habiburokhman menegaskan, pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan.
Ancaman hukuman terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pidana mati apabila memenuhi persyaratan hukum.
“Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” kata Habiburokhman.