JAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menduga para ketua umum partai politik sudah melakukan pembicaraan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut sekaligus merespons soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Namun, Doli mengatakan, pembicaraan itu belum dilakukan secara formal.
“Saya kira pasti ada pembicaraan sudah di antara mereka. Walaupun mungkin tidak formal, tidak resmi, atau tidak secara bersama-sama sekaligus,”
ujar Ahmad Doli dalam siniar atau Podcast Probusmedia bertajuk “Gibran Terancam Dimakzulkan” dikutip Sabtu (7/11/2026).
Doli menyebut fraksi-fraksi partai politik di DPR sudah mulai membahas mengenai putusan MK dan MA. Namun, masing-masing fraksi belum mengusulkan soal pemakzulan atau pemberhentian Gibran.
Doli menyebut fraksi-fraksi mengusulkan agar DPR menindaklanjuti putusan MK dan MA tersebut.
“Dari tiga kawan saya, kolega saya di DPR waktu itu, dari PDIP, dari PKS, dari PKB mengatakan tiga satu kata kunci yang sama: ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti oleh DPR. Nah, kita harus mendefinisikan ditindaklanjutinya seperti apa.
Kesepakatannya, kesepahaman dan kesepakatannya apa,” kata Doli.
Menurutnya, polemik ijazah Gibran ini tidak bisa didiamkan begitu saja oleh DPR. Sebab, polemik ijazah Gibran termasuk politik negara.
“Ini enggak bisa kita diamkan, kita enggak bisa biarkan, gitu. Dan ini bukan hanya sekedar soal politik biasa, politik harian,” kata Doli.
“Ini yang saya sebut sebagai politik negara atau high politics, ya. Nah, kalau kita bicara tentang politik negara, politik yang tinggi-tinggi, memang harus ada pembicaraan tingkat tinggi,” sambungnya.
Namun begitu, Doli menyebut Golkar juga belum menentukan sikapnya mengenai polemik ijazah Gibran tersebut. Menurutnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia masih mencari informasi yang lengkap soal polemik tersebut.
“Beliau sedang mencari informasi yang lengkap, kemudian terus membangun komunikasi kepada pimpinan-pimpinan partai politik,” tuturnya.
Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 dari situs MA.
Kasasi tersebut diajukan oleh Subhan terkait gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat dalam perkara ini ialah Kemendikdasmen.
Baca juga:
MA Batalkan Suket Ijazah GibranMajelis PTUN Jakarta menyatakan tidak menerima gugatannya. Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, Subhan mengajukan kasasi yang hasilnya ialah gugatan dikabulkan.
Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai Cawapres pada tahun 2024. Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu.
Saksikan wawancara Probusmedia bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia selengkapnya dalam podcast “Gibran Terancam Dimakzulkan?” di sini.







