JAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh politik berpotensi menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Penulis
Fadel PrayogaJAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh politik berpotensi menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Nama-nama tersebut berasal dari sejumlah partai politik, mulai dari PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, PKB, PAN hingga Demokrat.
“Dari PDIP ada Puan Maharani; Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia; dari Gerindra, ada Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad; Sekjend Sugiono; dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar; Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” kata Doli kepada Probusmedia, Sabtu (14/11/2026).
Wakil Ketua Baleg DPR RI itu menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan penentuan wapres pengganti Gibran kepada Prabowo.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi berbagai tantangan global dan domestik dalam sisa masa pemerintahan 2024-2029.
“Kami memandang bahwa di tiga tahun sisa masa pemerintahan periode 2024-2029, Indonesia membutuhkan kendali langsung Presiden untuk menghadapi tantangan serta mengatasi masalah-masalah yang tidak mudah, baik global maupun domestik,” ujarnya.
Dia mengatakan sosok calon orang nomor dua di Indonesia nantinya harus memiliki kesamaan visi dan arah kebijakan dengan Prabowo.
Selain itu, hubungan kerja yang kuat antara presiden dan wakil presiden diperlukan untuk menjaga kesatuan kepemimpinan nasional.
“Untuk itu, simbolnya harus dimulai dari wujud Dwi-Tunggal Presiden dan wapres. Oleh karena itu, saya kira kita harus memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk mencari sosok yang memiliki chemistry sangat kuat dengan Pak Prabowo,” kata Doli.
Menurut dia, cawapres harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Figur tersebut diharapkan dikenal luas oleh masyarakat serta tidak memiliki persoalan hukum yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugasnya.
“Kedua, tentu tokoh yang akan menjadi Wakil Presiden nanti itu adalah tokoh yang juga punya legitimasi hukum, politik dan sosial. Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, cawapres juga harus memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah. Doli menyebut kemampuan tersebut menjadi kriteria penting agar wakil presiden dapat membantu presiden menjalankan pemerintahan.
“Ketiga, problem solver, sosok yang juga memiliki kemampuan ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden,” ujarnya.
Doli menyebut Prabowo merupakan sosok yang paling memahami kebutuhan pemerintahan setelah dua tahun memimpin Indonesia. Karena itu, Golkar memilih menyerahkan keputusan penentuan pendamping presiden sepenuhnya kepada Prabowo.
“Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau,” katanya.
Doli menambahkan delapan nama yang disebut merupakan pimpinan partai politik dengan pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan. Namun, Golkar tidak membatasi pilihan presiden hanya pada tokoh dari partai politik.
“Mereka adalah pimpinan-pimpinan Partai Politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan,” katanya.
Dia memastikan Golkar akan mendukung siapa pun yang dipilih Prabowo untuk menggantikan Gibran. Dukungan tersebut tidak bergantung pada asal partai maupun status politik calon yang ditunjuk.
“Namun bagi Golkar, sekali lagi, kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Siapapun yang akan dipilih, apakah itu dari kalangan Partai Politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun,” ujarnya.
MPR menetapkan pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres pengganti Gibran akan digelar pada Rabu (2/12/2026).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan MPR yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, rapat gabungan menyepakati empat keputusan penting terkait proses pengisian jabatan wakil presiden.
“Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” kata Muzani.