JAKARTA, Probusmedia — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti isi buku peneliti asal Australia, Marcus Mietzner, yang mengungkapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta seorang menteri dari Partai Golkar membantu memperkecil selisih perolehan suara pada Pemilu 2019.
Jokowi disebut meminta menteri dari Partai Golkar membantu memperkecil perolehan suara itu dengan PDIP.
Hasto mengaku terkejut dengan uraian dalam buku berjudul Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition tersebut.
Menurut Hasto, isi buku itu menunjukkan adanya upaya Jokowi melemahkan PDIP melalui dukungan kepada partai lain.
“Rencana pengambilalihan PDI Perjuangan oleh Jokowi ternyata dilakukan dengan cara yang licik, tidak ksatria, yakni menusuk dari belakang dengan cara memberi fasilitas menteri-menteri dari Golkar untuk mengalahkan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 yang lalu. Ini tertulis dalam buku Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition karya Marcus Mietzner, terbit April 2026,” ujar Hasto dikutip Minggu (15/11/2026).
Hasto menilai, uraian dalam buku tersebut memperlihatkan bahwa Jokowi lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan.
“Apa yang ditulis oleh Marcus Mietzner tersebut menjadi bukti bahwa yang dipikirkan Jokowi hanya kekuasaan. Tidak heran mengapa sampai berbagai bentuk penyadapan pun dilakukan. Praktik menggunakan Golkar untuk menurunkan perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 adalah cara-cara kotor penggunaan kekuasaan,” kata Hasto.
Dalam buku tersebut, Mietzner menulis bahwa beberapa waktu sebelum Pemilu 2019, Jokowi memanggil seorang menteri senior dari Partai Golkar ke ruangannya.
Saat itu, Golkar berada di posisi kedua setelah PDI-P pada Pemilu 2014. Namun, berdasarkan uraian Mietzner, elektabilitas Golkar sedang melemah dalam sejumlah survei menjelang Pemilu 2019.
Mietzner mengutip pengakuan menteri tersebut yang mengaku terkejut ketika Jokowi menyampaikan keinginannya agar Golkar memperoleh hasil baik dalam pemilu dan memperkecil selisih suara dengan PDIP.
“Saya terkejut ketika presiden mengatakan kepada saya bahwa dia ingin Golkar berprestasi baik dalam pemilihan 2019, dan bahwa dia ingin selisih elektoral antara PDI-P dan Golkar menyusut,” demikian kutipan pengakuan menteri tersebut dalam terjemahan bahasa Indonesia.
Mietzner kemudian menafsirkan permintaan itu sebagai keinginan Jokowi untuk mengurangi kekuatan elektoral partainya sendiri demi keuntungan pesaing utamanya.
Menteri tersebut juga mengaku diminta menggunakan kementeriannya untuk membantu Golkar.
Namun, Mietzner tidak mengungkap identitas menteri yang dimaksud. Dalam catatan akhir Bab 2, sumber informasi tersebut disebut berasal dari wawancara rahasia.
Mietzner juga tidak menyebutkan tanggal pasti pertemuan Jokowi dengan menteri tersebut. Dia hanya menuliskan bahwa pertemuan berlangsung beberapa waktu sebelum Pemilu 2019.
Dalam analisisnya, Mietzner menempatkan peristiwa tersebut sebagai bagian dari pola politik Jokowi yang berupaya melepaskan diri dari pengaruh PDIP, memperluas koalisi, dan memainkan aktor-aktor politik yang saling bersaing.
Dia juga menyinggung Kongres PDIP 2019. Menurut Mietzner, kehadiran Jokowi dalam kongres itu menunjukkan perubahan posisi politiknya, dari kader yang diusung partai menjadi presiden yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan partai tersebut.
Mietzner menyebut melemahkan PDI-P dan pemimpinnya sesuai dengan kepentingan Jokowi untuk menerapkan strategi divide and rule atau politik pecah belah di dalam koalisi.
Hasto kemudian mengaitkan uraian Mietzner tersebut dengan dugaan adanya skenario pengambilalihan kepemimpinan PDIP dari Megawati Soekarnoputri.
Dia menilai, apabila PDIP kalah dalam Pemilu 2019, kekalahan itu berpotensi dijadikan alasan untuk mengambil alih kepemimpinan partai.
“Skenario itulah yang dibangun. Sekiranya PDI Perjuangan bisa diambil alih, maka akan memuluskan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi saat itu,” ujar Hasto.
Hasto juga menyinggung pernyataan Jokowi pada 16 September 2023, mengenai penguasaan informasi intelijen, termasuk informasi terkait partai politik.
Menurut Hasto, pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya desakan agar Jokowi diperiksa terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan Kapolri saat itu, Listyo Sigit Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto turut mengingat pengalamannya saat menjadi Sekretaris Tim Kampanye Jokowi pada Pemilu 2019.
Dia mengaku ikut melakukan 11 kali safari politik untuk memenangkan Jokowi. Hasto juga menyebut salah satu perjalanan safari politik berakhir dengan kecelakaan yang diduga akibat sabotase.
“Bayangkan tahun 2019 itu saya menjadi Sekretaris Tim Kampanye Jokowi, berjuang bagi kemenangan Jokowi, sampai melakukan Safari Politik sebanyak 11 kali. Safari politik yang terakhir bahkan terjadi kecelakaan akibat dugaan sabotase,” kata Hasto.
Hasto membandingkan kenaikan perolehan suara PDIP pada Pemilu 2019 dengan Demokrat pada Pemilu 2009.
Dia menyebut perolehan suara PDI-P hanya naik sekitar 1,2 persen pada 2019, sementara Demokrat meningkat sekitar 300 persen pada 2009.
“Seandainya PDI Perjuangan berhasil dikalahkan, pasti kepemimpinannya diambil alih Jokowi sebagai bagian dari agendanya memperpanjang masa jabatan tiga periode,” ucap Hasto.