JAKARTA, Probusmedia — Sebanyak 94 orang meninggal saat berada di pengungsian pascagempa M 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Sebanyak 94 orang meninggal saat berada di pengungsian pascagempa M 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kondisi ini membuat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah segera mengaudit tempat pengungsian, terutama layanan kesehatan dan penanganan para korban.
“Artinya lebih banyak korban gempa yang meninggal di pengungsian dibandingkan yang meninggal akibat dari gempa itu sendiri. Sehingga harus ada audit ya terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu sendiri,” kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Polotikus PDIP itu meminta pemerintah memeriksa berbagai persoalan yang terjadi di lokasi pengungsian, termasuk kondisi kesehatan para pengungsi dan penanganan medis yang diberikan.
Audit diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat masalah dalam pengelolaan pengungsian yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka kematian.
“Apakah ada permasalahan di sana, permasalahan kesehatan yang banyak itu seperti apa, dan penanganannya sampai ini sudah seperti apa gitu kan,” ujarnya.
Menurut dia, tingginya jumlah kematian tidak langsung di pengungsian menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pengelolaan tempat pengungsian.
Dia menilai pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan pengungsi dapat terpenuhi selama masa tanggap bencana.
“Berarti sepertinya permasalahannya ada di pengelolaan pengungsian yang kurang baik ya, kurang ideal,” ujar Charles.
Charles meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, serta pemerintah daerah bersama-sama mengidentifikasi persoalan di tempat pengungsian.
Langkah tersebut penting agar jumlah korban tidak kembali bertambah sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi bencana berikutnya.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pengungsian pada saat ini, agar di kemudian hari tidak bertambah jumlah korban meninggal,” katanya.
Dia menambahkan pengalaman penanganan gempa NTT harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam mempersiapkan respons bencana.
Sebab, kesiapan tidak hanya berkaitan dengan penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga kemampuan mengelola pengungsian setelah warga dievakuasi.
“Dan juga menjadi pembelajaran ketika terjadi bencana lagi, maka pemerintah sudah bisa lebih siap, bukan saja dalam menangani bencananya, tetapi bagaimana bisa mengelola tempat pengungsian dengan baik,” ujar Charles.
Charles menekankan pentingnya memastikan para pengungsi memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai selama berada di lokasi pengungsian.
Dia berharap kasus kematian seperti yang terjadi di NTT tidak kembali terulang dalam penanganan bencana di daerah lain.
“Sehingga korban pengungsian yang mengungsi bisa ditangani dengan baik ya, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus kematian seperti yang terjadi di NTT,” kata Charles.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total 142 orang meninggal dunia akibat gempa yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026), tetapi hanya 48 orang yang disebut meninggal secara langsung akibat gempa.
Sementara itu, sebanyak 94 orang meninggal secara tidak langsung saat berada di tempat pengungsian.