JAKARTA, Probusmedia — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyambangi Kementerian Sekretariat Negara untuk menyampaikan laporan keterlibatan sejumlah wilayah konsesi koorporasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Walhi mencatat sebanyak 262 korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi kasus karhutla di delapan provinsi.
“Kami membawa data 262 daftar korporasi ini kepada Presiden sebagai bentuk dukungan masyarakat sipil terhadap pernyataan Presiden untuk menindak tegas pelaku karhutla,” ujar Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Umi Ma’rufah, dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).
Laporan data tersebut didasarkan pada temuan 10 titik panas yang teridentifikasi berada pada wilayah konsesi perusahaan, baik pada kawasan yang dikuasai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) maupun pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
“Data sudah disampaikan, dan kami menunggu tindakan konkret: perusahaan diperiksa, pelanggaran ditindak, dan korporasi yang terbukti bertanggung jawab tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
WALHI Desak Presiden Tindak Tegas Korporasi
WALHI mendesak presiden untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dikatakan, data laporan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif.
Presiden harus menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk memeriksa terhadap perusahaan yang dilaporkan serta menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik.
“Harus ada tindakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau lalai, baik melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum,” tegasnya.
WALHI akan terus mengawal tindak lanjut pemerintah atas laporan ini serta mendorong keterbukaan informasi mengenai proses verifikasi, investigasi, dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan.