Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Pemerintah mulai menyiapkan skema baru bantuan pendidikan untuk siswa taman kanak-kanak (TK) yang selama ini belum masuk penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut kebijakan tersebut akan mulai diterapkan pada 2027 dengan besaran bantuan Rp450 ribu per siswa setiap tahun.
Kebijakan baru Presiden Prabowo Subianto tersebut membuat siswa TK dari keluarga penerima manfaat dapat memperoleh bantuan melalui PIP.
Besaran bantuan yang disiapkan pemerintah mencapai Rp450 ribu per tahun untuk setiap siswa TK.
“TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya 450 ribu per tahun. Nah itu yang menjadi komitmen beliau,”
kata Abdul Mu’ti seusai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dia menjelaskan, tidak seluruh TK di Indonesia berstatus swasta karena sebagian merupakan TK negeri.
Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 23 persen TK di Indonesia merupakan TK negeri.
“Ya TK itu negeri ada, ada sekitar 23 persen TK itu TK negeri. Yang negeri kan, Bapak nyampaikan negeri. Dan nanti jumlahnya berapa nanti akan kami sampaikan,” kata Mu’ti.
Mu’ti mengatakan, pembiayaan guru di sekolah negeri selama ini berasal dari anggaran pemerintah, termasuk melalui APBN dan dana BOS.
“Kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN, nah guru PPPK, selama ini masih ada dua kan, PPPK penuh waktu dan paruh waktu,” kata Mu’ti.
Selain itu, anggaran pendidikan tinggi yang tengah dihitung pemerintah tidak berkaitan dengan perubahan skema bantuan pendidikan untuk TK.
Anggaran tersebut nantinya akan menggantikan sejumlah sumber pembiayaan yang selama ini digunakan perguruan tinggi untuk mendukung operasional kampus.
“Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu PIP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu,” kata Mu’ti.
Menurut dia, pemerintah telah memiliki perhitungan standar biaya pendidikan berdasarkan program studi, wilayah, dan jumlah mahasiswa setiap tahun.
Perhitungan tersebut telah dilakukan kementerian sejak 2024 dan menjadi dasar dalam mengajukan kebutuhan anggaran pendidikan tinggi.
“Setiap mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian, nah itu yang kita gunakan sebagai standar ajuan, makanya kemarin keluar angka Rp93 triliun yang saya sampaikan di Komisi 10,” ujarnya.
