JAKARTA, Probusmedia — Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC) Saiful Mujani mengkritik Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra yang menemui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Saiful heran pertemuan tersebut terjadi atas undangan Sjafrie, padahal Yusril merupakan menteri koordinator.
“Civil dah tekuk lutut sama mantan tentara?” ujar Saiful Mujani dalam cuitan akun ‘X’ pribadinya, dikutip Minggu (22/11/2026).
Yusril pun menjawab cuitan Saiful Mujani. Dia menjelaskan bahwa undangan menteri kepada menko merupakan hal yang biasa.
“Menhan itu gak berada di bawah koordinasi Menko Kumham Imipas. Menteri undang Menko biasa saja,” kata Yusril.
Yusril menegaskan bahwa menko bukan atasan menteri. Menurutnya, atasan para menteri adalah presiden.
“Menko itu bukan atasan menteri, hubungannya tidak hirarkis. Atasan menteri itu Presiden. Apa perlu saya suruh mahasiswa S1 buat kuliahi anda Professor Mujani?” jelas Yusril.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah membicarakan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka saat bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (21/11/2026).
Yusril menjelaskan pertemuan tersebut hanya membahas percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
“Haha, enggaklah (bahas (cawapres). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat.
Yusril mengatakan dirinya menghadiri undangan Sjafrie untuk membantu mempercepat penyusunan dan pembahasan revisi undang-undang tersebut.
Rancangan aturan itu saat ini tengah digarap Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI dan diharapkan dapat diajukan sebagai RUU pada awal 2027.
Yusril menyebut revisi UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis selama hampir 25 tahun terakhir.
Perubahan geopolitik dan kemajuan teknologi militer dinilai telah menghadirkan tantangan baru dalam sektor pertahanan dan keamanan.
Selain itu, penyesuaian juga diperlukan karena regulasi lain yang berkaitan dengan pertahanan telah mengalami perubahan. Salah satunya Undang-Undang tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama dan telah mengalami revisi.
Yusril menyatakan bersedia membantu proses penyusunan RUU Pertahanan Negara tersebut. Adapun pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menhan berdasarkan tugas serta kewenangan masing-masing.







