Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Pemerintah membuka peluang bagi guru non-aparatur sipil negara (ASN) untuk beralih status menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui tes.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, guru non-ASN yang mengikuti tes tetapi belum berhasil lolos tetap dapat mengajar dengan status non-ASN.
Mu’ti menyampaikan perubahan status bagi guru PPPK paruh waktu sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kesejahteraan.
Mulai 2027, seluruh guru PPPK paruh waktu akan menjadi PPPK penuh waktu dengan tunjangan yang dibayarkan pemerintah pusat.
“Tapi, kalau guru non-ASN yang tidak lulus tes PPPK atau PNS maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS (bantuan operasional sekolah),”
kata Mu’ti seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Selain persoalan status dan penghasilan, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk meningkatkan kualitas guru.
Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan agar para guru mendapatkan berbagai program pelatihan untuk memperkuat kapasitas mereka.
Mu’ti mengatakan kementeriannya akan mengupayakan pembiayaan program pelatihan tersebut melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pemerintah menilai peningkatan kualitas guru menjadi bagian penting dalam memperkuat mutu pendidikan nasional.
“Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan bermutu dalam rangka melaksanakan Astacita yang keempat Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat masih terdapat 237.196 guru honorer atau non-ASN yang aktif mengajar hingga 31 Desember 2026.
Data tersebut tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan menjadi gambaran jumlah guru non-ASN yang masih menjalankan tugas mengajar.
