JAKARTA, Probusmedia — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menangani 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang belum menemukan titik terang.
Pokja tersebut dipimpin oleh Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan.
“Kami sepakati dari pertemuan tadi membentuk satu katakanlah Pokja atau kelompok tim begitu yang dipimpin oleh Pak Wamenko Kumham Imipas, Pak Prof. Otto Hasibuan,”
kata Yusril di Pullman Hotels, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Yusril mengatakan pembentukan pokja tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo meminta pemerintah mencari penyebab mandeknya penanganan kasus-kasus tersebut.
Yusril menjelaskan pemerintah menemukan kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Selama ini, Komnas HAM bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat. Dari hasil penyeldikan tersebut kemudian diserahkan Kejagung untuk ditindaklanjuti melalui penyidikan.
Namun, menurut Yusril, proses tersebut kerap terhenti karena Kejaksaan Agung menilai hasil penyelidikan Komnas HAM belum memenuhi persyaratan untuk naik ke tahap penyidikan.
“Dan ternyata di sinilah kemendekan itu terjadi,” tuturnya.
Yusril menyebut Komnas HAM memiliki keterbatasan kewenangan dalam penyidikan. Karena itu, pemerintah membentuk pokja yang dipimpin Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan.
Pokja akan melibatkan sejumlah lembaga, seperti Kejagung, Komnas HAM, Kepolisian, serta akademisi dan mantan hakim. Mereka bertugas merumuskan persoalan agar proses penyelidikan dan penyidikan tidak terus terhambat.
Yusril menegaskan, pemerintah tidak berencana mengubah undang-undang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Jadi kita coba rumuskan masalahnya ini: ‘Oh kalau begitu begini cara kita menyelesaikannya dan begini cara kita bekerja’,” ujar Yusril.
Sementara itu, Otto mengatakan, salah satu opsi yang akan dibahas adalah melibatkan jaksa untuk mendampingi proses penyelidikan Komnas HAM.
Dengan cara tersebut, jaksa dapat memberikan masukan sejak awal agar hasil penyelidikan sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan.
“Sehingga ketika mereka bisa menyelesaikannya di tahap penyelidikan, penyidikan mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan,”
Otto berharap mekanisme tersebut dapat mencegah pengembalian berkas secara berulang sehingga penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat bisa berlanjut.
“Ini kan bukan kasusnya yang kita persoalkan, tapi bagaimana prosedur agar kasus ini bisa dikerjakan dilanjutkan. Ini masalahnya,” tegasnya.







