JAKARTA, Probusmedia — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengakui penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masih terkendala pada mekanisme penyelidikan dan penyidikan.
Yusril mengatakan, persoalan utama terletak pada prosedur penanganan perkara yang melibatkan dua lembaga, yakni Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dia menjelaskan Komnas HAM berwenang untuk penyelidikan, sedangkan Kejagung penyidikan. Namun, pembagian kewenangan tersebut justru menghambat hasil penyelidikan yang diserahkan kepada kejaksaan.
“Ada persoalan-persoalan prosedural dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu yang harus dibenahi dan diselesaikan,” kata Yusril di Pullman Hotels, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah perbedaan persepsi mengenai kualifikasi perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
Yusril menyebut tidak semua tindak pidana bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Karena itu, perlu ada kesepahaman antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung agar penanganan perkara bisa terselesaikan.
“Karena pada prinsipnya semua kejahatan adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua pelanggaran HAM dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat,” jelasnya.
Yusril menegaskan, perkara yang tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat tetap harus diproses melalui mekanisme pidana biasa. Dengan begitu, tidak ada kasus kejahatan yang berhenti tanpa kepastian hukum.
“Maksud saya adalah bahwa semua kejahatan yang diselidiki harus di-follow up. Baik kalau memenuhi unsur atau memenuhi kualifikasi ditangani oleh pengadilan HAM berat, ataupun tidak ya harus ditangani oleh proses pidana biasa. Jangan sampai ada satu kejahatan di-pending menghilang begitu saja tanpa satu kejelasan,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) yang dipimpin Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan.
Pembentukan pokja turut melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kepolisian, akademisi, dan mantan hakim.
Yusri menjelaskan pelibatan sejumlah lembaga itu merupakan langkah untuk memperbaiki mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Perbaikan tersebut tanpa harus mengubah Undang-undang.
Langkah tersebut diharapkan dapat mrmperlancar penanganan perkara yang selama ini terhambat.
Sementara itu, Otto Hasibuan mengatakan, Pokja dibentuk untuk mencari jalan keluar atas perbedaan kewenangan dan penilaian antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
Ia mencontohkan, Komnas HAM dapat menilai hasil penyelidikannya sudah cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun, Kejaksaan Agung memiliki perspektif hukum berbeda karena hasil tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran HAM berat.
“Sehingga kalau Komnas HAM melakukan penyelidikan, pertanyaannya: kalau Komnas HAM menyatakan bahwa ini sudah cukup ditingkatkan kepada penyidikan, lantas siapa yang berwenang menyatakan ini harus maju kepada tahap penyidikan?” kata Otto.
Karena itu, Otto menegaskan pelibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat menyamakan pemahaman sejak proses penyelidikan.
“Ini kan bukan kasusnya yang kita persoalkan, tapi bagaimana prosedur agar kasus ini bisa dikerjakan dilanjutkan. Ini masalahnya,” tandasnya.






