JAKARTA, Probusmedia — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sosok TK dalam lingkaran kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tersangka eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hal itu terungkap saat Kapolri Suyudi memaparkan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Kamis (12/11/2026).
Awalnya, Kapolri Suyudi menjelaskan hasil penyidikan kepada empat tersangka, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
“Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut,”
kata Suyudi.
Suyudi menjelaskan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjabat sebagai Kapori pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon Ahrie Sonta, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-userpenyadapan.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” jelasnya.
Selanjutnya, Suyudi mengatakan tersangka Slamet Uliandi yang menjabat sebagai Kadivtik Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
Kemudian, Slamet Uliandi meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“EH yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” tambahnya.
Suyudi melanjutkan tersangka Ahrie Sonta yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” tutupnya.









