JAKARTA, Probusmedia — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai aturan.
Menurut dia, hukum akan kehilangan wibawa apabila aparat penegak hukum tidak tunduk pada ketentuan yang sama.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Suyudi memaparkan perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” kata Suyudi.
Dia mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak bisa dibangun dengan menutupi kesalahan.
Sebab, dia menilai kepercayaan harus dijaga melalui keberanian mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan ditegakkan.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” jelasnya.
Menurut dia, ketegasan dalam penegakan hukum harus tetap berlandaskan kebenaran.
Selain itu, setiap kewenangan harus dijalankan dalam koridor hukum.
Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, Suyudi menyampaikan penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Keempat tersangka tersebut ialah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa penyadapan yang terjadi pada kurun 2025 hingga 2026.
Kasus tersebut berawal dari dugaan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik.
Pada Oktober 2026, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX), serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan meliputi pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli yang terdiri dari ahli teknologi informasi dan ahli pidana.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, serta dokumen dan log aktivitas penyadapan.
Suyudi menegaskan, penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Dia juga menekankan kehormatan institusi tidak ditentukan kemampuan melindungi kepentingan tertentu, tetapi komitmen untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan orang dari internal institusi.
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.
Polri selidiki dugaan makar secara terpisah
Selain kasus dugaan penyadapan, Suyudi menyampaikan bahwa Polri juga melakukan penyelidikan terpisah terkait dugaan tindak pidana makar.
Namun, dia menegaskan bahwa temuan dalam perkara penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar.
Menurut Suyudi, dugaan makar masih memerlukan pendalaman dan pembuktian tersendiri.
Dia juga mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri.
Suyudi mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” kata Kapolri.