Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Polda Metro Jaya menegaskan rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dipakai untuk donasi aksi di Jakarta tidak diblokir, tetapi dikenai penundaan transaksi selama proses penyelidikan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan langkah tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan penghimpunan dana dari masyarakat.
“Perlu kami luruskan bahwa yang diajukan penyelidik adalah permohonan penundaan transaksi. Jadi, hal ini berbeda dengan pemblokiran rekening,” kata Budi di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Budi menjelaskan penundaan transaksi tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Menurut dia, penundaan transaksi berlaku paling lama lima hari kerja. Budi menjelaskan selama masa penundaan, dana tetap berada di rekening milik pihak yang bersangkutan.
“Selama masa penundaan, dana tetap berada di rekening milik yang bersangkutan dan tidak dilakukan penyitaan,” ujarnya.
Budi mengatakan setelah jangka waktu penundaan berakhir, rekening dapat kembali digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, rekening dapat tetap dibatasi apabila terdapat tindakan hukum lanjutan yang menjadi dasar pembatasan transaksi.
Selain menggunakan ketentuan dalam UU TPPU, penyelidik juga menggunakan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai salah satu dasar hukum dalam mendalami aspek penghimpunan dana dari masyarakat.
Penyelidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Selain itu, penyelidik berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Sosial untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan penghimpunan dana tersebut.
Budi mengatakan penyidik mendalami tujuan penghimpunan, mekanisme pengumpulan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana yang dihimpun.
“Koordinasi dan klarifikasi dilakukan untuk memperoleh fakta secara utuh sebagai dasar menentukan tindak lanjut penyelidikan,” kata Budi.
Dia menegaskan, proses tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sehingga polisi masih mengumpulkan informasi dan fakta sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
