Penulis
Zendy PradanaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Penasihat Khusus Presiden bidang Haji, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pelaksanaan haji harus sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) antaran Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Muhadjir juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022, turut bersaksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
“Tahu nggak bahwa pelaksanaan ibadah haji itu harus berbasis pada MoU antara Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia? Jadi ada MOU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji,” ujar Yaqut saat bertanya kepada Muhadjir.
“Iya,” sahut Muhadjir.
Kemudian, Yaqut turut menanyakan terkait bisa atau tidaknya jika RI melakukan hal di luar MoU yang telah disepakati dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Namun, Muhadjir menjawab tidak bisa.
“Sejauh mana MoU itu mengikat kedua negara, Pak? Bolehkah, saya konkretkan, boleh nggak MOU yang sudah ditandatangani kemudian kita Pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan yang berbeda dengan MoU yang sudah ditandatangani bersama?” tanya Yaqut.
“Mestinya tidak bisa,” jawab Muhadjir.
Kemudian, Yaqut menjelaskan jika MoU antara RI dan Arab Saudi sudah mengatur mengenai pembagian kuota 10 ribu jemaah haji reguler dan 10 ribu jemaah haji khusus, maka apakah RI justru bisa memberangkatkan 15 ribu jemaah haji reguler dan 5 ribu jemaah haji khusus.
Muhadjir menyebut pelaksanaan ibadah haji semestinya tak bisa dilakukan secara bertentangan dengan MoU yang telah disepakati.
“Jadi misalnya di MoU, di MoU sudah ditetapkan 10.000 jemaah haji reguler, 10.000 jemaah haji khusus, kemudian pemerintah Indonesia memberangkatkan 15.000 jemaah haji reguler dan 5.000 jemaah haji khusus yang artinya bertentangan dengan MoU itu tidak bisa, Pak ya?” tanya Yaqut.
“Mestinya tidak bisa,” jawab Muhadjir.
Diketahui, mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa telah merugikan negara sebanyak Rp 622 miliar terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan perbuatan itu dilakukan Yaqut secara bersama-sama dengan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA); Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM); dan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).
Jaksa menjelaskan Yaqut melakukan pengisian kuota haji khusus tahun 2023-2024 tanpa melalui waktu tunggu yang sudah ditentukan. Para jemaah haji khusus yang dimasukkan oleh Yaqut cs tidak melalui mekanisme yang sudah ditentukan.
Jaksa menyebut, Yaqut juga melakukan pengisian kuota haji khusus tahun 2023-2024 dengan disertai adanya fee percepatan sebanyak 50%.
Jaksa juga menilai Yaqut telah memperkaya diri sendiri sejumlah USD271.500 dalam upaya kuota haji khusus tersebut.
Jaksa juga menyakini perkara ini turut memperkaya sejumlah pihak lain termasuk 313 korporasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PlHK).
Bahkan, kata jaksa, ada praktik jual beli kuota haji khusus, jual beli kuota petugas haji hingga fee percepatan dalam perkara ini, sehingga ada jemaah yang seharusnya berangkat haji tapi gagal diberangkatkan, dan ada jemaah yang tidak berhak berangkat tetapi malah di berangkatkan.
