Penulis
Zendy Pradana
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara terkait pernyataan ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai definisi kerugian negara tak masuk kategori perbuatan korupsi.
Setyo tidak setuju ketika perbuatan yang merugikan negara tidak masuk dalam kategori korupsi.
“Kajian KPK, tidak setuju unsur kerugian negara dihilangkan total. Namun hal tersebut dimungkinkan jika dirumuskan sebagai delik yang dikategorikan sebagai pemberatan tanpa menghilangkan unsur kerugian negara dimaksud,” ujar Setyo Budiyanto kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).
Setyo menerangkan bahwa terdapat perbedaan tafsir pada United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC dengan UU Tipikor di Indonesia.
Sebab, penanganan korupsi di Indonesia memiliki kekhususan. Terlebih, modus operandi kasus dugaan korupsi di Indonesia sangat rumit dan canggih.
“Kalau soal frasa kerugian negara yang ada di KUHP baru itu sebagaimana rekomendasi KPK perlu tetap dipertahankan sesuai dengan Putusan MK, bahkan harusnya dikembalikan sebagai lex spesialis di UU Tipikor,” kata Setyo.
Menurutnya, jika Luhut menjadikan UNCAC sebagai acuan, lebih ideal dilakukan perubahan UU Tipikor. Dia mengatakan harus ada tambahan jenis korupsi dalam UU Tipikor.
“Kalau UNCAC dijadikan acuan, yang sudah di ratifikasi dengan UU No. 7 tahun 2006, ada yang lebih mendesak yang belum di kriminalisasi di UU Tipikor antara lain: foreign bribery (suap pejabat asing), trading in influence (dagang pengaruh), suap sektor swasta dan illicit enrichment (pengayaan ilegal),” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai definisi korupsi di Indonesia perlu dikaji agar sejalan dengan standar internasional.
Ia mendukung kajian tim DEN yang merujuk pada ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai definisi korupsi, terutama terkait praktik penyuapan.
Luhut mengatakan, definisi korupsi dalam konvensi PBB yang telah diratifikasi Indonesia sekitar 20 tahun lalu menitikberatkan pada praktik penyuapan atau bribery.
Menurut dia, pendekatan tersebut tidak secara khusus menjadikan kerugian negara sebagai unsur utama dalam definisi korupsi.
“Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara. Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara,” ujar Luhut di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Ia menilai pendekatan yang mengaitkan korupsi dengan kerugian negara dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha, termasuk Danantara.
Sebab, setiap kegiatan bisnis memiliki risiko yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.