Penulis
Langgeng PujiJAKARTA, Probusmedia — Tim kuasa hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim mempersoalkan barang bukti uang Rp150 miliar yang disebut disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Kuasa hukum Silmy, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan pihaknya hingga kini belum mendapatkan kejelasan mengenai keterkaitan uang tersebut dengan kliennya.
Menurut Abdul Gafur, berdasarkan informasi yang disampaikan Silmy, uang Rp150 miliar tersebut tidak ditemukan maupun disita dari tempat yang merupakan milik Silmy.
“KPK menyatakan bahwa ada kurang lebih Rp150 miliar yang disita dan digeledah oleh KPK dari tersangka-tersangka lain. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan juga dari KPK Rp150 miliar itu apakah milik Pak Silmy,” kata Abdul Gafur seusai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
“Karena informasi yang kami dapat dari Pak Silmy selaku klien kami yaitu Rp150 miliar itu tidak digeledah atau tidak disita di satu tempat milik Pak Silmy,” sambungnya.
Abdul Gafur menyebut uang tersebut tidak ditemukan di rumah ataupun properti yang berkaitan dengan Silmy.
“Rp150 miliar itu tidak ada kaitannya dengan Pak Silmy,” tegasnya.
Abdul Gafur juga mempertanyakan kejelasan mengenai uang Rp150 miliar yang disebut KPK telah disita dalam rangkaian perkara tersebut.
Menurut dia, sampai saat ini pihaknya masih menunggu penjelasan KPK mengenai barang bukti tersebut.
“Rp150 M itu sampai hari ini juga belum ada klarifikasi dan kejelasan dari KPK. Apakah memang Rp150 miliar itu ada atau tidak,” ujarnya.
Abdul Gafur mengatakan, dalam sejumlah pengungkapan perkara, KPK biasanya menunjukkan barang bukti bernilai besar kepada publik.
Namun, menurut dia, hal tersebut belum dilakukan terhadap uang Rp150 miliar yang disebut berkaitan dengan perkara yang menjerat Silmy.
“Rp150 miliar yang disita oleh KPK sebagai rangkaian dari operasi tangkap tangan dalam perkara ini, itu belum ada kejelasan dan belum ada kepastian dari KPK,” kata Abdul Gafur.
Persoalan mengenai barang bukti tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan tim kuasa hukum Silmy dalam permohonan praperadilan yang diajukan ke PN Jakarta Selatan.
Selain penyitaan, tim kuasa hukum juga mempersoalkan sejumlah upaya paksa lain yang dilakukan KPK terhadap Silmy, termasuk penetapan tersangka dan penahanan.