JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi mantan Sekretaris MA, Nurhadi terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Senin (16/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengapresiasi putusan MA tersebut. Budi menyebut proses penegakan hukum yang berjalan telah sesuai azas, dan telah memenuhi aspek formil dan materiilnya.
“KPK memandang, penegakan hukum terhadap perkara korupsi tidak semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Budi menjelaskan setelah putusan kasasi ditolak, KPK akan menindaklanjuti putusan MA mengenai pidana penjara hingga pembayaran uang pengganti.
“KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi,” kata Budi.
Kemudian, KPK berharap, putusan MA memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk terus menjaga integritas dan amanah jabatan.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh mantan Sekretaris MA, Nurhadi terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Artinya, vonis Nurhadi tetap lima tahun penjara dalam kasus rasuah tersebut.
“Amar putusan kasasi: Tolak Kasasi Penuntut Umum; Tolak Kasasi Terdakwa,” bunyi laman MA dikutip Senin (16/11/2026).
Adapun perkara nomor 10010 K/PID.SUS/2026, diperiksa dan diputus oleh ketua majelis hakim Soesilo, anggota hakim yakni Suradi dan Ansori.
Kemudian, panitera penggantinya Bayu Ruhul Azam. Kasasi Nurhadi diketok pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan vonis Nurhadi di pengadilan tingkat pertama. Pada pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Tak hanya itu, Nurhadi juga divonis membayar uang denda sejumlah Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan. Hakim PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat juga menghukum Nurhadi membayar uang pengganti Rp 137.159.183.940 (Rp 137 miliar) subsider pidana penjara selama 3 tahun.






