JAKARTA, Probusmedia — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena, Senin (16/11/2026).
“Jadwal sidang: pembacaan permohonan,” bunyi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Senin (16/11/2026).
Rencananya sidang akan digelar sekira pukul 09.00 WIB. Sidang praperadilan Sirajudin Lasena telah teregister dengan nomor perkara 205/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel.
Adapun gugatan praperadilan tersebut didaftarkan pada 03 November 2026. Klasifikasi perkaranya yakni, Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa Penyitaan yang dilakukan KPK.
Tanggapan KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menghormati atas gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sirajudin Lasena. Dia menyebut, KPK siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut.
“KPK tentunya siap menghadapi pengujian formil tersebut dan akan menyampaikan argumentasi hukum beserta bukti-bukti yang relevan di hadapan hakim praperadilan,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Budi meyakini bahwa upaya penyitaan dalam kasus dugaan rasuah yang menjerat Sirajudin telah dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami pastikan, bahwa setiap tindakan penyidikan, termasuk pelaksanaan upaya paksa penyitaan, dilakukan secara profesional dan akuntabel,” kata Budi.
Diketahui, KPK sudah menetapkan Sirajudin Lasena sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut, Sulawesi Utara.
Sirajudin juga diduga menerima gratifikasi dalam kasus tersebut. Dia diduga telah menerima gratifikasi sejak tahun 2023-2026.
Sirajudin diduga menerima gratifikasi senilai Rp11,14 miliar. Dia menerima gratifikasi sejak menjabat sebagai Pj Bupati Bolmut.
Sirajudin diduga melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.






