Penulis
Zendy Pradana
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bolaang Mongondouw Utara (Bolmut) Sirajudi Lasena sebagai tersangka pemerasan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut, Sulawesi Utara. KPK pun menyita Rp200 juta dari kasus tersebut.
Sirajudin Lasena ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK pada Senin (21/9/2026).
“Tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya berupa uang tunai senilai Rp200 juta,” ujar Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husen di KPK, Selasa (22/9/2026).
Taufik menyebut bahwa uang Rp200 juta diamankan dari sejumlah titik. Dari tangan Sirajudin sebanyak Rp130 juta, uang tersebut diamankan penyidik di kamar hotel kawasan Jakarta.
Selanjutnya, penyidik juga mengamankan Rp50 juta di dalam koper yang ada di rumah Sirajudin. Penyidik lalu mengamankan Rp20 juta di rumah Kadis PUPR Bolmut.
“Jadi Bupati ada beberapa staf yang ikut. Di kamarnya yang bersangkutan dengan ada satu kamar lagi di satu lantai yang sama, itu diisi oleh staf asisten pribadinya. Jadi Rp130 (juta) tadi yang ditampilkan adalah keseluruhan. Jadi ada Rp30 (juta) di kamarnya Bupati dan 100 (juta) di kamarnya asisten pribadi,” kata Taufik.
Taufik menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Setelah itu, penyelidik memperoleh dugaan bahwa Sirajudin mematok fee 10 persen dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondouw, Sulawesi Utara.
“Bahwa sdr. SJL selaku Bupati Bolmut periode 2025-2030, mematok tarif fee proyek sebesar 10 persen dari pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang diadakan di lingkungan Kabupaten Bolmut, dan menentukan fee proyek sebesar 4 persen untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolmut, serta 1 persen untuk Kelompok Kerja (Pokja) PBJ,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (22/9/2026).
Setelah itu, kata Taufik, Sirajudin juga telah memetakan pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Bolmut sebelum proyek dilaksanakan.
Sirajudin kemudian, memerintahkan Kadis PUPR Bolmut untuk menuliskan pihak-pihak yang akan menjadi vendor pekerjaan proyek-proyek di Dinas
PUPR.
“Ploting dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pemenang pada setiap proyek yang sudah di-list pada lembaran kertas HVS,” kata Taufik.
Kadis PUPR Bolmut pun langsung berkoordinasi dengan pokja dalam mengkondisikan proses pengadaan barang dan jasa agar dimenangkan oleh vendor yang sudah di ploting sebelumnya.
Pokja langsung berkoordinasi dengan pihak swasta untuk mengurus administrasi pemenangan tender pengadaan barang dan jasa.
“Atas permintaan SJL tersebut, maka pihak swasta dimaksud kemudian menyerahkan uang sebesar Rp130 juta atau sebagian fee 10 persen, untuk salah satu paket proyek berupa pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolmut bernilai Rp1,9 miliar,” beber Taufik.
Taufik menjelaskan bahwa Sirajudin langsung ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK selama 20 hari. Penahanan dilakukan mulai 22 September hingga 11 Oktober 2026.
Sirajudin disangkakan melanggar telah melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.