Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa seorang anggota Direksi PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan saksi yang diperiksa berinisial DR, yang merupakan anggota Direksi PT CNI sejak 2024 hingga saat ini.
“DR selaku Direksi PT CNI tahun 2024 sampai dengan saat ini,” kata Anang dalam keterangannya dinukil Rabu (9/9/2026).
Selain DR, penyidik juga memeriksa DS yang merupakan mantan Direksi PT CNI pada 2017 sekaligus pemegang saham perusahaan tersebut.
Penyidik turut memeriksa ASS dari PT CNI serta S yang bekerja sebagai staf di perusahaan tersebut.
Anang menjelaskan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara.
“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” ujar Anang.
Sebelumnya, Jampidsus Kejagung mengungkapkan tengah menyidik dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel yang terjadi pada 2017–2020 dan diduga melibatkan PT CNI.
Dirdik Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan, pada 2017–2019 terdapat perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yakni PT CNI.
Namun, berdasarkan penyidikan, perusahaan tersebut belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Meski demikian, PT CNI disebut telah memiliki rekomendasi untuk melakukan ekspor.
Penyidik menduga pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan terhadap hasil uji kadar nikel.
Pengaturan tersebut diduga dilakukan agar kadar nikel tercatat kurang dari 1,7 persen sehingga memenuhi persyaratan untuk ekspor.
“Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara,” kata Saiful.
Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp401,65 miliar.
PT CNI Serahkan Rp401,65 MiliarDalam perkembangan terbaru, PT CNI telah menyerahkan uang senilai kerugian keuangan negara tersebut kepada penyidik Kejagung.
Penyerahan uang sekitar Rp401,65 miliar itu dilakukan pada Jumat (28/8/2026).
Uang tersebut diserahkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel tersebut.
Meski demikian, penyidikan perkara masih terus berjalan. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dilakukan untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan dalam tata kelola dan ekspor komoditas nikel periode 2017–2020.