JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran uang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Dugaan tersebut diketahui setelah penyidik KPK memeriksa mantan Kepala BPK Perwakilan Wilayah Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.
“Ada dugaan ke sana. Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Kamis (19/11/2026).
Budi menjelaskan bahwa penyidik diduga menemukan praktik serupa dengan dugaan perkara korupsi di Kabupaten Muara Enim.
Menurutnya, Bupati Anom diduga menyulap hasil audit BPK. Namun, penyidik masih mendalaminya.
“Dugaannya demikian (pihak BPK RI sama dengan kasus Kabupaten Muara Enim). Jadi soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?” ungkap Budi.
“Ya, oleh karena itu di perkara Muara Enim, penyidik dalam melakukan penelusurannya tidak berhenti kepada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tapi kemudian cross ke BPK tingkat pusat,” sambungnya.
Dalam kasus ini, KPK sudah periksa eks Kepala BPK perwakilan Jateng Ahmad Luthfi, Rabu (11/11/2026).
Ahmad Luthfi merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Ahmad Luthfi ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT MWC.
Ahmad Luthfi terlibat dalam dugaan Pemberian Uang Terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2025.
Tersangka Kasus Korupsi di Pemalang
KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Bupati Pemalang Anom Widiyantoro; Mohamad Haris alias Gus Haris selaku orang kepercayaan Anom; Setya Budi Dias Oktavianto selaku staf administrasi KPK; serta Lilik Budi Suprianto selaku pihak swasta yang merupakan ayah Dias.
Anom diduga melakukan pemerasan terhadap pihak swasta dan bawahannya dengan nilai total mencapai Rp1,98 miliar. Uang yang dikumpulkan tersebut diduga digunakan untuk sejumlah keperluan, salah satunya mengurus penyelesaian perkara dugaan korupsi di KPK.
Anom melalui Gus Haris kemudian diduga menyerahkan Rp1,2 miliar kepada Lilik Budi Suprianto. Uang tersebut diduga berasal dari pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta.
Keempat tersangka ditahan KPK selama 20 hari pertama di Rutan KPK, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026.
Anom dan Gus Haris disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sementara itu, Lilik Budi Suprianto dan Dias disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.






