JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan menjemput paksa pegawai Ditjen Bea Cukai, Ahmad Dedi alias Dedi Congor. Upaya paksa itu dipertimbangkan KPK setelah Dedi Congor dua kali mangkir atau tidak menghadiri panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menjeratnya sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Dedi Congor dua kali tidak menghadiri panggilan KPK dengan alasan sakit.
“Dan setelah dilakukan pemanggilan beberapa kali yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit, maka tentu ini menjadi objek analisis penyidik,”
ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Kamis (19/11/2026).
Budi menegaskan penyidik akan mengecek secara langsung kondisi Dedi Congor. Tujuannya, untuk memastikan alasan sakit bukan modus Dedi Congor menunda proses penyidikan yang tengah dilakukan lembaga antirasuah.
“Apakah alasan itu memang betul-betul memiliki landasan seperti surat keterangan dokter dan sebagainya, dan tentunya juga butuh pengecekan secara langsung. Jangan sampai kemudian ini juga menjadi modus bagi yang bersangkutan untuk menunda-nunda proses penyidikan yang sedang berjalan di KPK,” kata Budi.
Kemudian, kata Budi, penyidik juga tengah mempertimbangkan upaya jemput paksa terhadap Dedi Congor. Penyidik saat ini masih mempertibangkan alasan-alasan yang sudah disampaikan Dedi ketika tidak penuhi panggilan KPK.
“Alasan-alasan dari yang bersangkutan semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan, tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik,” jelas Budi.
KPK berharap Dedi Congor bisa segera datang memberikan keterangan terkait kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Bea Cukai. Keterangan Dedi sangat dinantikan untuk membuat terang praktik haram di Bea Cukai.
“KPK tentu memantau, memonitor ya keberadaan yang bersangkutan. Namun jika memang masyarakat juga mengetahui keberadaan dari yang bersangkutan juga dapat menyampaikan kepada KPK, termasuk pihak-pihak terkait jika memang mengetahui keberadaan saudara AD,” beber Budi.
Diketahui, Ahmad Dedi alias Dedi Congor sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan rasuah di lingkungan Bea Cukai. Surat perintah penyidikan (Sprindik) Dedi Congor diterbitkan sejak bulan September 2026.
Dedi Congor juga sudah dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri. Dedi dicegah sejak 23 Oktober 2026. Dia dicegah selama enam bulan.
Kemudian, KPK juga sudah menetapkan Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai, Gatot Heroe sebagai tersangka. Sprindik Gatot Heroe sudah diterbitkan penyidik pada bulan Agustus 2026.
Di sisi lain, KPK juga kembali menerbitkan sprindik baru dalam pengembangan kasus dugaan rasuah di lingkungan Bea Cukai pada Kemenkeu. Sprindik tersebut masih bersifat umum sehingga belum ada penetapan tersangka.
Sprindik umum tersebut diterbitkan KPK pada bulan Oktober 2026. Melalui sprindik baru, KPK langsung melakukan upaya penggeledahan.
Dua lokasi langsung disasar penyidik. Diantaranya yakni kantor PT Djarum dan kantor Bea Cukai Kudus, Jawa Tengah.








