JAKARTA, Probusmedia — Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadirkan 200 saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA). Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim menjadi salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.
“Bahwa untuk pembuktian dakwaan, bahwa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi lebih kurang sebanyak 200 orang saksi,”
ujar jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Jaksa menjelaskan keterangan saksi pada persidangan juga akan didukung oleh sejumlah alat bukti, termasuk dokumen hingga barang bukti elektronik. Ratusan saksi dan alat bukti itu dihadirkan jaksa untuk membuktikan dugaan pemerasan yang dilakukan Silmy Karim dan para terdakwa lainnya.
“Selanjutnya membuktikan peranan masing-masing terdakwa sehingga membuktikan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap masing-masing terdakwa,” kata jaksa.
Jaksa telah mendakwa Silmy Karim melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA). Pemerasan itu dilakukan Silmy bersama dengan enam terdakwa lain.
Keenam terdakwa itu, yakni Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra; Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo; Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah.
Jaksa menyebut Silmy Karim dkk melakukan pemerasan sebanyak Rp168,9 miliar. Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.
Dari pemerasan itu, Silmy Karim didakwa memperkaya diri sebanyak Rp1,2 miliar; Saffar Godam sebanyak Rp500 juta; Jaya Saputra senilai Rp 6,5 miliar; Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2,8 miliar; dan Bagus Bramantyo senilai Rp 4,2 miliar.
Selanjutnya, Juniadi Sri Priambudi memperkaya diri sendiri senilai Rp 16,3 miliar dan Gusti Benardiansyah senilai Rp 50,9 miliar.
Jaksa menganggap Silmy Karim dkk melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c UU RI No. 1 Tahun 2023 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian, Silmy Karim juga didakwa soal dugaan penerimaan gratifikasi
Silmy disebut menerima gratifikasi berupa uang sebanyak Rp2,5 miliar dan berupa saham pada beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp31,3 miliar.
Jaksa menyebut bahwa penerimaan gratifikasi Silmy Karim dilakukan berhubungan dengan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan Wakil Menteri pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 21 Oktober 2024 hingga 4 Juni 2026. Menurut jaksa, perbuatan Silmy Karim berlawanan dengan tugas dan kewenangannya.
Jaksa menjelaskan bahwa penerimaan uang sebanyak Rp2,5 miliar diterima Silmy Karim sejak 19 Agustus 2025 sampai dengan 11 Mei 2026. Penerimaan tersebut, kata jaksa, merupakan setoran tunai dengan keterangan Dana Operasional Wakil Menteri Imipas.
Jaksa menyebut rincian penerimaan uang Silmy tersebut, yakni pada 19 Agustus 2025 sebesar Rp 960.000.000. Kemudian di tanggal 25 Agustus 2026 hingga 11 Mei 2026 Silmy menerima sebesar Rp 160 juta per bulan dengan total Rp 1,6 miliar.
Jaksa menuturkan Silmy pembelian saham pada beberapa Perusahaan Sekuritas tersebut dilakukan sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai 11 September 2025 yang diduga merupakan hasil penerimaan uang dari pihak lain.
Jaksa pun menilai Silmy Karim melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.









