JAKARTA, Probusmedia — Mantan Staf Menteri Agama Yaqut Cholil, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex membantah menerima sejumlah uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Keterangan tersebut disampaikan Gus Alex ketika rampung menjalani sidsng pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Gus Alex dalam persidangan berharap seluruh pihak yang terbukti bersalah dalam perkara ini juga ditindak sesuai hukum.
“Saya lega, hati saya plong, pikiran saya longgar. Tapi yang jelas saya menginginkan keadilan. Terhadap pihak-pihak yang bersalah harus ditindak. Kita jangan jadi bangsa penakut, bangsa yang tidak berani menindak orang yang bersalah,” ujar Gus Alex.
Alex juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menindaklanjuti sejumlah informasi mengenai dugaan aliran uang kepada anggota DPR yang disampaikan dalam persidangan.
“Saya berharap seperti itu karena ini semua saya sampaikan untuk keadilan dan kebenaran. Saya berharap itu benar-benar dilaksanakan dan ada tindak lanjut,” kata dia.
Bahkan, klaim Alex, ada pihak yang mengatasnamakan KPK di Arab Saudi untuk menipu dan memeras sejumlah korban.
Alex mengaku sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada penyidik KPK ketika diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan.
“Saya sudah. Waktu saya diperiksa sebagai saksi pada proses penyidikan semua sudah saya sampaikan. Peristiwa-peristiwa itu saya sampaikan, pihak-pihak yang intervensi dan bermain mana saja sudah saya sampaikan semua,” ucap Alex.
Menurutnya, oknum KPK berjumlah lebih dari satu orang. Ada pihak lain yang juga menggunakan nama lembaga tersebut untuk menyampaikan informasi yang menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan.
Namun, Alex mengaku tidak percaya dengan informasi yang disampaikan oknum tersebut. Sebab, terdapat perbedaan pengalaman dan komunikasi langsungnya dengan penyidik KPK.
Sementara itu, kuasa hukum Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab, menyebut fakta yang terungkap di persidangan tidak membuktikan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa kepada kliennya.
Wa Ode menjelaskan bahwa perkara pembagian kuota dan penyelenggaraan haji tersebut tidak berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN.
Dia pun mempersoalkan perhitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar yang disebut dalam perkara tersebut.
Menurutnya, penyelenggaraan haji reguler maupun haji khusus dibiayai oleh masing-masing jemaah sehingga tidak ada anggaran negara dari APBN ataupun non APBN yang digunakan untuk pembiayaan personal jemaah.
“Anggaran negara dari APBN ataupun non-APBN, kemudian tidak ada fasilitas dari negara. Artinya, tidak melibatkan keuangan negara sama sekali. Jadi kalau ada katanya kerugian negara sejumlah Rp 622 miliar, itu jelas-jelas tidak berdasar secara hukum,” kata Wa Ode.
Dia menyebut tidak pernah terjadi kerugian keuangan negara pada Kementerian Agama. Karena itu, menurut Wa Ode, unsur pasal yang dituduhkan kepada kliennya tidak terbukti selama persidangan.
Wa Ode juga membantah tuduhan penerimaan uang yang dialamatkan kepada Gus Alex. Dalam dakwaan maupun berita acara pemeriksaan (BAP), terdapat sejumlah tuduhan penerimaan uang, antara lain 2,3 juta dolar AS dari Ridwan Kurniawan, 2,3 juta dolar AS dari Budi Darmawan, serta penerimaan lainnya sebesar 406 ribu dolar AS.
Namun, menurut Wa Ode, keterangan para pihak di persidangan justru membantah adanya penerimaan uang oleh Gus Alex. Salah satunya terkait uang sebesar 786 ribu dolar AS yang disebut berasal dari Ridwan Kurniawan.
“Ridwan Kurniawan maupun Budi Darmawan tidak pernah (memberikan uang). Bahkan Gus Alex pernah mau dikasih 786 ribu dolar AS itu ditolak. Dan itu sama sekali tidak ada,” kata Wa Ode.
Wa Ode turut mempertanyakan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencantumkan rincian penerimaan uang oleh Gus Alex. Menurutnya, BPK sebenarnya telah melakukan konfirmasi dan mengetahui bahwa Gus Alex tidak pernah menerima uang tersebut.
Ia menyayangkan informasi mengenai penerimaan uang itu kemudian dimasukkan ke dalam surat dakwaan dan menjadi pemberitaan luas yang membentuk persepsi bahwa kliennya telah melakukan korupsi.
Dugaan Tekanan dari Sejumlah Pihak
Kemudian, Wa Ode juga mengungkap ada tekanan terhadap Gus Alex selama periode 2023-2024. Menurutnya, kliennya menghadapi berbagai permintaan dari sejumlah pihak yang memiliki kewenangan, termasuk terkait pengaturan kuota haji dan bisnis penyelenggaraan haji.
Selain itu, menurut Wa Ode, terdapat pula tawaran untuk memonopoli penyediaan katering di Arab Saudi dengan iming-iming keuntungan tertentu.
“Kalau beliau mau memperkaya dirinya luar biasa, ada anggota DPR dari Komisi VIII menawarkan bahkan mau geser itu haji reguler 500 kepada haji khusus dengan iming-iming mendapatkan per orang sekian dolar. Ada juga yang menawarkan untuk memonopoli katering di Saudi. Banyak sekali hal-hal yang ditawarkan kepada beliau, termasuk yang tadi jutaan dolar itu, ternyata tidak pernah diterima,” sebut Wa Ode.
Dia menilai tekanan tersebut perlu menjadi perhatian karena Gus Alex hanya menjabat sebagai staf khusus. Namun, pihak yang disebut melakukan permintaan dan tekanan tersebut tidak pernah dipanggil atau diperiksa dalam proses penyidikan maupun di persidangan.
Wa Ode mengungkapkan, ahli hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan menyebut tindakan tersebut sebagai pemerasan dalam jabatan.
Menurutnya, fakta tersebut seharusnya turut didalami untuk melihat secara utuh peristiwa yang terjadi dalam pengelolaan kuota haji.
“Orang-orang yang punya kewenangan, pejabat-pejabat negara ini ternyata telah menyalahgunakan kewenangannya untuk menekan orang meminta sesuatu. Yang anehnya, tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi,” katanya.
Wa Ode berharap tuntutan untuk kliennya dapat disusun dengan proporsional dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan.
Dia juga meminta majelis hakim melihat perkara tersebut secara objektif, terutama terkait persoalan kerugian keuangan negara dan tuduhan penerimaan uang yang menurutnya tidak terbukti.
“Kami berharap hakim lebih bijaksana melihat persoalan ini bahwa memang tidak ada kerugian keuangan negara. Justru telah terjadi pemerasan dalam jabatan orang-orang itu terhadap klien kami. Terus kemudian klien kami benar-benar faktanya tidak menerima uang-uang yang dituduhkan dalam dakwaan,” kata dia.







