JAKARTA, Probusmedia — Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen (Purn) Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Fadil dilantik bersama sejumlah menteri dan pejabat negara lain dalam rangkaian perombakan sejumlah posisi di pemerintahan.
Dalam prosesi pelantikan, Fadil bersama pejabat lain mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.
Setelah itu, mereka menandatangani berita acara pelantikan.
Penunjukan tersebut menjadi tugas baru bagi Fadil setelah puluhan tahun berkarier di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Fadil sebelumnya menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. Dia juga pernah dipercaya menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
Fadil resmi memasuki masa pensiun dari Polri pada akhir Agustus 2026.
Pernah memimpin Polda Metro Jaya
Nama Fadil cukup dikenal karena pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri.
Dia pernah dipercaya menjadi Kapolda Jawa Timur pada 2020 sebelum kemudian ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya pada periode 2020-2023.
Saat memimpin Polda Metro Jaya, Fadil menangani berbagai persoalan keamanan dan penegakan hukum di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya.
Sebelum menduduki jabatan pimpinan kewilayahan, Fadil juga memiliki pengalaman di bidang reserse.
Dia pernah menjabat Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Kapolres Metro Jakarta Barat, hingga Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Selain karier di kepolisian, Fadil saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).
BOPPJ dan proyek tanggul PanturaSebagai Wakil Kepala BOPPJ, Fadil akan berada di lembaga yang memiliki tugas mengoordinasikan perencanaan pembangunan dan penataan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).
BOPPJ merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025.
Lembaga tersebut bertugas mengoordinasikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall serta penataan kawasan Pantura.
Proyek tanggul laut tersebut direncanakan membentang sekitar 575 kilometer, dari wilayah Tangerang hingga Jawa Timur.
Pembangunan tanggul ditujukan untuk menghadapi sejumlah persoalan di kawasan pesisir, termasuk banjir rob, abrasi, dampak perubahan iklim, serta penurunan muka tanah atau land subsidence.
Selain aspek perlindungan pesisir, penataan Pantura berkaitan dengan kepentingan ekonomi karena kawasan tersebut menjadi salah satu pusat industri dan aktivitas ekonomi nasional.
BOPPJ saat ini dipimpin Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf yang juga menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pada 1 Oktober 2026, BOPPJ juga ditetapkan sebagai mitra kerja Komisi IV DPR RI.
Dengan masuknya Fadil sebagai Wakil Kepala BOPPJ, mantan perwira tinggi Polri tersebut kini mendapat tugas baru di luar institusi kepolisian, dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan kawasan pesisir utara Jawa.