Penulis
Zendy PradanaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Jaksa penuntut umum (Jpu) mendakwa Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa melakukan fitnah, pelanggaran terkait infomasi elektronik, dan mencemarkan nama baik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan ijazah palsu.
Tudingan ijazah palsu Jokowi ini bermula pada 26 Maret 2025, ketika saksi Syarif Muhammad Fitriansyah memperlihatkan tiga unggahan media sosial yang dianggap menyerang kehormatan Jokowi atas tudingan ijazah palsu.
“Bahwa di antara 3 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Ir. H. Joko Widodo tersebut, terdapat satu unggahan dari Terdakwa Tifauzia Tyassuma di media sosial X pada akun @DokterTifa, dengan judul ‘Era AI: Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik’,” ujar jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/8/2026).
Setelah itu, Jokowi meminta kepada Syarif untuk menghubungi tim penasihat hukum untuk mengumpulkan sejumlah unggahan yang menudingnya di media sosial. Kemudian, tim kuasa hukum Jokowi menggelar konferensi pers mengenai tudingan Tifa kepada Jokowi.
Kemudian, di tanggal 15 Maret 2025, Universitas Gadjah Mada (UGM) juga turut melakukan konferensi pers dengan menyatakan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM dan lulus.
Setelah ada pernyataan dari pihak kampus, Syarif kembali menemukan sebanyak 28 unggahan di sosial media yang menuding ijazah Jokowi palsu.
“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir. H. Joko Widodo mengalami kerugian immateriil yaitu tercemarnya nama baik secara personal,” kata jaksa.
“Merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Ir. H. Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia,” sambungnya.
Atas dasar tersebut, jaksa menilai Tifa telah melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara pada dakwaan subsidair, Tifa didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP.
Jaksa juga mendakwa Tifa melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.
