JAKARTA, Probusmedia — Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana prajurit yang diduga melakukan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Abdullah menilai, dugaan kekerasan terhadap para santri tidak bisa hanya ditangani melalui sanksi etik atau disiplin militer.
“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,”
kata Abdullah dikutip Minggu (15/11/2026).
Dia meminta TNI menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota yang terbukti terlibat, termasuk memprosesnya secara pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Menurut Abdullah, peristiwa tersebut bermula ketika seorang anggota Yonif TP 336/Merak Sakti mendatangi pondok pesantren untuk mencari pimpinan pada Kamis (12/11/2026) dini hari.
Namun, prajurit tersebut kemudian masuk ke ruangan santri dan diduga melakukan kekerasan terhadap enam santri.
Abdullah juga meminta dugaan bahwa prajurit tersebut berada di bawah pengaruh minuman beralkohol didalami melalui pemeriksaan.
Selain itu, dia mendorong TNI mengevaluasi pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya untuk mencegah kejadian serupa.
“Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya,” ujarnya.
Abdullah turut meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan TNI dan pihak pesantren untuk memastikan para santri mendapatkan pendampingan dan pemulihan.
Menurut dia, pemerintah juga perlu menjamin pemulihan fisik dan psikologis para korban, termasuk menanggung biaya penanganannya agar kegiatan pendidikan di pesantren dapat berlangsung dalam lingkungan yang aman.
Sementara itu, Komandan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Danbrigif TP) 50/Kandang Wesi Letnan Kolonel Infanteri Naryanto mengatakan, prajurit Yonif TP 336/Merak Sakti yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut telah ditahan.
Prajurit itu ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
“Bahwa saat ini oknum tersebut sudah ditahan di polisi militer, tepatnya di Denpom (Detasemen Polisi Militer) Garut. Kami tegaskan lagi bahwa kami telah mengambil respons cepat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum prajurit tersebut,” kata Naryanto dalam keterangannya.
Naryanto juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukan prajuritnya.









