Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Partai Amanat Nasional (PAN) tak ingin terburu-buru menentukan sikap sosulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 5 persen .
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan partainya memilih menunggu kesepakatan bersama antarpartai politik.
“Iya, kita begini. Ya. Kita kan koalisi ya, dengan teman-teman Gerindra dan lain-lain. Kita yang penting musyawarah mufakat,”
kata Zulhas seusai perayaan HUT ke-28 PAN di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Zulhas mengatakan PAN berpegang pada prinsip kekeluargaan, gotong royong, serta musyawarah mufakat dalam menentukan sikap politik.
Karena itu, PAN menyatakan siap mengikuti keputusan yang telah disepakati bersama, termasuk mengenai besaran PT dalam pembahasan RUU Pemilu.
“Ya kan, aslinya kita ini kan kekeluargaan, gotong-royong, musyawarah mufakat. Kami apa saja kalau disepakati, kami ikut. Termasuk soal PT, kami ikut. Tapi harus ada kesepakatan bersama. Itu saja. Itu yang paling penting ya,” katanya.
Menurut Zulhas, PAN tidak mempermasalahkan besaran ambang batas selama angka tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh pihak yang terlibat.
Ia menegaskan keputusan bersama menjadi dasar bagi PAN untuk menentukan sikap terkait PT.
“Ya, asal kesepakatan bulat, kami oke. Kami setuju,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan belum ada angka yang disepakati para ketua umum partai politik terkait ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU Pemilu.
Pertemuan para ketua umum partai politik tersebut, kata Dasco, baru membahas berbagai gagasan sebagai persiapan sebelum pembahasan resmi di DPR.
Dasco menjelaskan pertemuan itu dilakukan untuk memberikan gambaran awal kepada fraksi-fraksi di DPR sebelum pembahasan RUU Pemilu dimulai.
Sementara itu, proses tersebut masih menunggu hasil partisipasi publik yang dilakukan Komisi II DPR sebagai bagian dari tahapan prapembahasan.
“Jadi pertemuan para Ketum Parpol itu hanya baru brainstorming mengenai persiapan pembahasan Undang-Undang Pemilu yang akan dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
