JAKARTA, Probusmedia — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai persoalan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak cukup diselesaikan melalui pergantian menteri.
Menurut dia, evaluasi juga perlu diarahkan kepada kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden.
“Kalau di menteri mungkin tinggal ganti, mau 10 persen, 20 persen, atau 70 persen yang enggak capable. Masalahnya kalau sudah sampai 70 persen enggak capable, bukan di menteri lagi, tapi masalahnya di presiden,” kata Usman dikutip Selasa (20/10/2026).
Dia mengkritik sejumlah pernyataan Prabowo yang tampak memecah-belah masyarakat dan tidak didukung data yang memadai.
Salah satu yang disorot adalah pernyataan presiden mengenai penurunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Usman mempertanyakan klaim kemajuan tersebut, karena kondisi di sejumlah wilayah justru menunjukkan persoalan lingkungan yang masih serius.
“Presiden mengatakan kebakaran hutan dan lahan telah turun drastis, telah ada banyak kemajuan. Kemajuan dari mana?” ujar Usman.
Dia menyinggung kondisi langit yang disebutnya semakin merah di Kalimantan, berkurangnya visibilitas matahari di Sulawesi, serta karhutla yang menurutnya semakin parah di Papua dan Sumatera.
Selain persoalan lingkungan, Usman menyoroti sejumlah masalah lain, seperti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik di Batam, serta kelangkaan BBM di Bali.
Menurut dia, berbagai persoalan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari tantangan yang lebih luas, termasuk kondisi ekonomi nasional.
Peringatkan risiko krisis ekonomi dan politikUsman turut mengaitkan situasi ekonomi Indonesia dengan penurunan penilaian terhadap pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Dia menilai, tekanan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kondisi fiskal, tetapi juga berpotensi merembet ke persoalan moneter, nilai tukar rupiah, hingga politik.
“Situasi-situasi ini sudah mengarah pada krisis moneter, nilai tukar mata uang, dan krisis politik,” kata Usman.
Dia menambahkan, kenaikan anggaran negara pada tahun berikutnya tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan apabila masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan perekonomian tidak dibenahi.
Dia menekankan bahwa evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya berfokus pada kinerja menteri, tetapi juga perlu mencakup kebijakan dan pernyataan presiden serta respons pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.