JAKARTA, Probusmedia — Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah anggota parlemen.

Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah anggota parlemen.
Puan belum menjelaskan jumlah anggota yang telah mengajukan HMP tersebut.
Puan mengatakan pimpinan DPR masih akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, serta anggota DPR lainnya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut dia, setiap langkah harus mengikuti ketentuan hukum dan konstitusi.
“Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi,” kata Puan.
Puan menambahkan, DPR tidak bisa mengambil langkah di luar mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Karena itu, proses pembahasan hak menyatakan pendapat harus tetap berpedoman pada konstitusi.
“Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf justru meminta Gibran mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Jika langkah itu tidak ditempuh, DPR dinilai perlu menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai mekanisme konstitusional untuk menindaklanjutinya.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden,” ujar Almuzzammil dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan PKS masih menghimpun aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat terkait polemik ijazah Gibran. Partainya juga membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk membahas kemungkinan penggunaan hak konstitusional parlemen.
“Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” ujar Almuzzammil.