JAKARTA, Probusmedia — Peta kabinet Presiden Prabowo Subianto berubah setelah reshuffle kabinet, Kamis (1/1/2026). Salah satunya, Sugiono meninggalkan kursi menteri luar negeri (menlu).
Prabowo melantik Sugiono sebagai menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (menko PMK) menggantikan Pratikno.
Sebelumnya, kursi menko PMK ditempati Pratikno yang dikenal sebagai salah satu orang dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Pergeseran tersebut membuat sosok Sugiono kini memegang salah satu posisi strategis yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan.
Dalam prosesi pelantikan, Sugiono mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Ia berjanji menjalankan tugas negara dengan berpegang teguh pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,”
ucap Sugiono.
Sebelum dipercaya menjadi menko PMK, Sugiono menjabat menlu dalam Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024.
Selama hampir dua tahun memimpin Kementerian Luar Negeri, ia menjalankan sejumlah agenda diplomasi Indonesia di tingkat bilateral maupun multilateral.
Salah satu capaian yang disorot adalah upaya pemerintah memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam situasi terancam di luar negeri.
Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Sugiono disebut berhasil merepatriasi lebih dari 27 ribu WNI dalam berbagai kondisi.
Jumlah tersebut mencakup lebih dari 1.200 WNI dari Myanmar yang terjerat jaringan penipuan daring atau online scam.
Selain itu, pemerintah memulangkan sembilan aktivis Global Sumud Flotilla 2.0 yang ditangkap Israel, lebih dari 8.000 WNI dari Kamboja, serta sejumlah WNI yang terdampak konflik di Iran.
Di bidang diplomasi multilateral, Sugiono juga aktif membawa Indonesia ke berbagai forum internasional.
Salah satu hasil yang disebut dalam catatan Kementerian Luar Negeri adalah kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi Presiden Dewan HAM PBB pada 2026.
Posisi tersebut menjadi catatan tersendiri karena Indonesia untuk pertama kalinya dipercaya memimpin Dewan HAM PBB.
Sugiono juga disebut turut menjembatani terpilihnya Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors untuk periode 2026-2032.
Indonesia juga resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak Januari 2025. Keanggotaan tersebut terjadi sekitar dua bulan setelah Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan kelompok negara tersebut pada Oktober 2024.
Pada September 2026, Sugiono mewakili Presiden Prabowo dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat.
Dalam forum tersebut, ia menyampaikan sikap Indonesia mengenai Palestina, penguatan multilateralisme, reformasi PBB, serta pentingnya ketahanan nasional untuk memperkuat ketahanan kawasan.
Selama menjadi Menlu, Sugiono juga mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional. Forum tersebut antara lain ASEAN, G20, G7, World Economic Forum, KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh, KTT BRICS, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), D8, hingga APEC.
Tak hanya diplomasi politik, Sugiono juga mendorong kerja sama ekonomi Indonesia dengan berbagai negara dan kawasan.
Sejumlah perjanjian perdagangan menjadi bagian dari agenda diplomasi ekonomi yang dijalankan selama ia memimpin Kementerian Luar Negeri.
Sugiono juga terlibat dalam upaya memperluas penggunaan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sejumlah negara. Kerja sama tersebut mencakup Thailand, China, Korea Selatan, dan Jepang.
Selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Sugiono turut terlibat dalam penguatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara mitra di berbagai bidang.
Kerja sama tersebut mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pertahanan, dan teknologi dengan negara-negara di Asia, Eropa, Australia, Amerika, Afrika, hingga Timur Tengah.