JAKARTA, Probusmedia — Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta pemerintah segera mendorong penerapan moratorium terhadap hutan yang terbakar agar kawasan tersebut tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan, termasuk kelapa sawit.
Hasto mengatakan hutan yang terbakar perlu direboisasi untuk memulihkan kawasan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Menurut Hasto, upaya tersebut mengacu pada praktik yang dinilai baik dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, terutama dalam hal politik tata ruang.
“Yang pertama, itu adalah politik tata ruang. Termasuk moratorium hutan harus diberlakukan,” kata Hasto di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Minggu (25/10/2026).
Dia menegaskan kawasan hutan yang terbakar, baik akibat kebakaran maupun dugaan pembakaran untuk membuka lahan perkebunan, tidak seharusnya langsung dikonversi menjadi kawasan perkebunan.
Hasto meminta kawasan tersebut dipulihkan melalui penanaman kembali pohon.
“Hutan-hutan yang terbakar tersebut harus dilakukan reboisasi kembali,” ujarnya.
Menurut Hasto, kebijakan tersebut perlu disertai perencanaan tata ruang yang jelas di kawasan hutan.
Dengan demikian, penanganan kebakaran hutan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pemulihan lingkungan dan pencegahan alih fungsi lahan.
Hasto Dorong Reboisasi Nasional
Selain pemulihan kawasan hutan, Hasto mendorong keterlibatan masyarakat dalam gerakan reboisasi nasional.
Dia menilai, pelibatan warga dalam penanaman kembali hutan dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Diperlukan suatu perencanaan tata ruang di kawasan hutan, termasuk bagaimana upaya-upaya untuk mendorong warga Indonesia terlibat dalam gerakan reboisasi nasional dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat,” kata Hasto.
Menurut dia, perencanaan tata ruang, moratorium alih fungsi hutan terbakar, dan reboisasi perlu berjalan beriringan agar pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan.