Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Usulan Nasdem menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7% mendapat respons dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
Said menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari posisi PDIP sebagai partai penyeimbang ketika berhadapan dengan kekuatan koalisi di parlemen.
“Mau 7%, mau 5%, kalau dari sisi perbandingan antara koalisi katakanlah dengan PDIP sebagai partai penyeimbang,”
ujar Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Meski demikian, Said meyakini partai-partai dalam koalisi akan tetap memberikan ruang kepada PDIP untuk menyampaikan gagasan alternatif.
Menurutnya, kerja politik dalam pemilu legislatif (pileg), pilkada, maupun pilpres seharusnya menjadi kerja bersama dan tidak hanya diarahkan untuk kepentingan koalisi pemerintahan.
“Tapi kan saya yakin kawan-kawan koalisi akan memberikan tempat kepada kami partai penyeimbang untuk memberikan pikiran-pikiran alternatif,” katanya.
Ia menyebut, kepentingan dalam proses politik tersebut pada akhirnya harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional.
“Bukan gawe-nya hanya untuk kepentingan, dan saya tidak yakin untuk kepentingan semata-mata koalisi pemerintahan saat ini. Pasti kepentingannya adalah kepentingan nasional,” kata Said.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan sikap partainya untuk mengusulkan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7 persen dalam pembahasan RUU Pemilu.
Menurut Surya, usulan tersebut merupakan bagian dari gagasan Nasdem untuk membangun sistem kepartaian yang lebih selektif dan membuat demokrasi berjalan lebih efektif.
“Karena pertimbangan kita adalah selected party. Lebih sedikit partai untuk mengatur lalu lintas jalannya demokrasi di negeri ini, menurut pandangan kami. Selected party itu jelas lebih efektif jalannya demokrasi kita dibandingkan dengan sistem multipartai,” kata Surya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (20/9/2026).
