Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Prabowo Subianto. Foto: Sekretariat Presiden
JAKARTA, Probusmedia — Dugaan penyadapan terhadap yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi memicu desakan agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) penyadapan. Pansus ini diharapkan dapat mengungkap aktor intelektual di balik kasus penyadapan tersebut.
“Harus diungkap secara terang benderang, mulai dari aktor yang terlibat, jaringan yang bekerja, hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,”
kata anggota Komisi III DPR Abdullah di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Politikus PKB itu menjelaskan, keberadaan pansus dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan politik dan kelembagaan terhadap penanganan perkara tersebut.
Sebab, penyadapan yang menyasar pejabat tinggi negara dan masyarakat luas berpotensi mengancam keamanan komunikasi, perlindungan data pribadi, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kita harus membedakan secara tegas penyadapan yang sah untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara dengan penyadapan ilegal yang melanggar hak warga negara,” katanya.
Ia mengusulkan agar keanggotaan pansus melibatkan perwakilan DPR dari berbagai fraksi dan komisi secara proporsional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin pengawasan berlangsung objektif, independen, dan menyeluruh.
Selain itu, dirinya meminta pansus mengusut secara terperinci jumlah korban dan pihak yang menjadi target penyadapan. Lalu, Pansus harus menelusuri pihak yang menginisiasi, memerintahkan, membiayai, hingga menjalankan aktivitas tersebut.
Perhatian khusus juga perlu diberikan terhadap penggunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS).
Penelusuran harus mencakup asal pengadaan, kepemilikan, akses penggunaan, hingga pihak yang mempunyai kendali atas sistem penyadapan tersebut.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap aturan dan mekanisme pengawasan penyadapan di Indonesia juga harus menjadi bagian dari agenda Pansus.
Tujuannya, mencegah munculnya celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menggunakan teknologi penyadapan di luar kepentingan yang dibenarkan undang-undang.
“Kami meminta agar jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada siapa yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap praktik penyadapan terhadap sejumlah tokoh menggunakan perangkat LIMS.
Berdasarkan hasil pengungkapan awal, penyidik menduga aktivitas tersebut dilakukan tanpa berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan perkara tertentu.