JAKARTA, Probusmedia — Temuan fasilitas mewah dan dugaan komersialisasi hunian narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, berbuntut panjang.
Komisi II DPR RI akan memanggil Ombudsman RI untuk meminta penjelasan langsung mengenai hasil inspeksi lembaga tersebut pada Selasa (29/9/2026) pukul 14.00 WIB.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pemanggilan Ombudsman diperlukan agar persoalan di Lapas Cibinong tidak berkembang menjadi persoalan antarlembaga negara.
Menurutnya, Komisi II ingin memastikan temuan Ombudsman dan respons Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dapat dilihat secara proporsional.
“Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Ombudsman RI tidak ingin terkesan mem-fait accompli-kan antar lembaga negara. Dalam hal ini antara Ombudsman dengan Kementerian Imipas,” kata Rifqinizamy kepada wartawan, Senin (28/9/2026).
Politikus Partai Nasdem itu mengatakan Ombudsman tidak seharusnya berhenti pada temuan di satu lapas ketika menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik.
Menurut dia, lembaga tersebut juga perlu menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi acuan untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan secara lebih luas.
“Dalam konteks Lapas Cibinong, tentu Ombudsman kami dorong bukan hanya sibuk mengoreksi apa yang menjadi temuan mereka di Lapas Cibinong, tetapi harus mampu memberikan rekomendasi konkret bagaimana perbaikan tata kelola lapas di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Selain meminta penjelasan mengenai temuan Cibinong, Komisi II juga akan mengevaluasi pelaksanaan tugas Ombudsman dalam mencegah maladministrasi. Evaluasi tersebut sekaligus berkaitan dengan upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Sebelumnya, Ombudsman RI mengungkap sejumlah fasilitas yang dinilai mewah serta dugaan komersialisasi hunian warga binaan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Temuan itu diperoleh setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak di lapas tersebut pada Rabu (23/9/2026).
Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong sempat diwarnai penolakan akses masuk hingga terjadi kontak fisik dengan petugas lapas.
Anggota Ombudsman Syafrida R Rasahan mengatakan timnya datang sekitar pukul 09.45 WIB dengan membawa surat tugas resmi dari pimpinan.
“Kami minta mereka berkoordinasi dengan Kalapas, namun tetap tidak diberikan izin untuk masuk,” kata Syafrida dalam konferensi pers, Kamis (24/9/2026).
Setelah proses tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut sebagai rumah asimilasi dengan bentuk fisik menyerupai hunian seperti homestay. Temuan fasilitas di dalam bangunan itu kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan Ombudsman terhadap kondisi Lapas Cibinong.
Syafrida mengatakan sejumlah fasilitas ditemukan di dalam hunian tersebut, mulai dari sofa, kulkas, televisi hingga meja makan. Ombudsman juga menemukan botol minuman beralkohol yang berada di dalam kulkas hunian tersebut.







