JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai atau dana darurat bencana.
Letjen Suharyanto diperiksa di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada Kamis (12/11/2026).
“Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di KPK, Selasa (17/11/2026).
Budi menyebut KPK juga memeriksa salah satu Deputi di BNPB. Mereka di dalami mengenai proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di BNPB.
“Semuanya di dalami berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut,” kata Budi.
Namun, KPK belum bisa memastikan terkait dugaan aliran uang kepada Letjen Suharyanto. Sebab, saat ini penyidik masih mendalami dugaan aliran uang yang mengalir kepada pihak lain.
“Semuanya kami terus dalami termasuk dugaan aliran uang apakah berhenti pada tersangka BMS selaku kerabat dari sodara SHY selaku eks kepala BNPB ataupun apakah ini berhenti di Saudara RIC selaku orang kepercayaan ataupun stafsus dari kepala BNPB saat itu,” beber Budi.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka.
Kelima tersangka itu ialah Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Eks Kepala BNPB, Bima Setiawan; Tenaga Ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga; Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Gabriel Purwaka Sigit. Kemudian, Syifa dan Gerry selaku pihak swasta.
Atas perbuatannya, KPK menjerat Bima Setiawan dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), serta menerapkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf i UU Tipikor terhadap Richard Erlangga.
Sedangkam Gery Prasetiawan selaku penerima, penyidik mengenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B UU Tipikor, sedangkan Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan selaku pihak pemberi suap melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kelima tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 14 Oktober hingga 2 November 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.






