JAKARTA, Probusmedia — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta jadwal sidang paripurna pelantikan wakil presiden (wapres) pada 9 Desember 2026 diundur.
Dia khawatir pelaksanaan agenda tersebut berpotensi cacat prosedur karena tidak memenuhi ketentuan pengusulan calon wapres dalam undang-undang.
Doli menjelaskan presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres kepada MPR paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang paripurna digelar.
Ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa penghitungan waktu menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.
“Ya itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Doli menegaskan ketentuan mengenai penghitungan waktu tersebut tercantum dalam bagian ketentuan umum undang-undang. Karena itu, tenggat pengajuan dua nama calon wapres harus dihitung berdasarkan hari kerja.
“Jelas disebutkan di dalam ketentuan umumnya ya di paling bawah itu yang disebutnya hari itu adalah hari kerja,” ujarnya.
Doli menilai jika pelantikan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2026, Presiden Prabowo Subianto seharusnya sudah menyerahkan dua nama calon wapres kepada MPR pada Kamis (19/11/2026).
Namun, hingga melewati tanggal tersebut, Prabowo belum menyampaikan usulan nama kandidat.
“Berarti itu sudah lewat tenggat waktu kalau kemudian penyampaiannya setelah rapat itu gitu loh,” kata Doli.
Atas persoalan tersebut, Doli meminta MPR memastikan seluruh tahapan pemilihan dan pelantikan wapres baru berjalan sesuai ketentuan hukum.
Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana mengingatkan Presiden Prabowo agar segera menyerahkan dua nama ke MPR.
Menurut Denny, jika Sidang MPR untuk memilih wapres dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026, batas akhir pengajuan dua nama kandidat tersebut jatuh pada Kamis (19/11/2026), bukan Rabu (25/11/2026).
Denny menjelaskan ketentuan pengajuan nama cawapres paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang MPR harus dihitung berdasarkan hari kerja.
Ketentuan tersebut, menurut dia, merujuk pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan Tata Tertib MPR.
“Supaya tadi tidak terjadi lagi di masa akan datang cacat konstitusional, cacat prosedur, dan cacat administratif,” katanya.







