JAKARTA, Probusmedia — Ketua DPR Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Wakil Presiden (Wapres) mengundurkan diri dari jabatannya.

Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Ketua DPR Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Wakil Presiden (Wapres) mengundurkan diri dari jabatannya.
Ia menilai berbagai kemungkinan yang belum terjadi tidak perlu dibesar-besarkan karena berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat ditanya mengenai skenario pengunduran diri Gibran.
“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,”
kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, Puan juga menanggapi pertanyaan mengenai kabar pertemuan di kawasan Widya Chandra yang dikaitkan dengan isu pengunduran diri wapres.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu meminta publik menunggu pernyataan resmi sebelum menarik kesimpulan.
“Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” ujarnya.
Di sisi lain, Puan memastikan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. Namun, pembahasan mengenai tindak lanjut dan mekanismenya baru akan dilakukan setelah masa sidang resmi dibuka.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf justru meminta Gibran mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Jika langkah itu tidak ditempuh, DPR dinilai perlu menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai mekanisme konstitusional untuk menindaklanjutinya.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden,”
ujar Almuzzammil dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan PKS masih menghimpun aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat terkait polemik ijazah Gibran. Partainya juga membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk membahas kemungkinan penggunaan hak konstitusional parlemen.
“Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” ujar Almuzzammil.