Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Alih fungsi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perkebunan kelapa sawit dinilai berisiko memperparah kerusakan lingkungan dan memicu kebakaran berulang.
Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty mengingatkan, praktik sawitisasi juga berpotensi melanggar hukum jika dilakukan di kawasan yang dilindungi atau tanpa memenuhi ketentuan perizinan.
“Pasca kebakaran hutan dan lahan, prioritas utama harus pemulihan ekosistem, bukan mengubah lahan terbakar menjadi perkebunan kelapa sawit,” kata Saadiah dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Menurut Saadiah, lahan bekas karhutla tidak semestinya langsung dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya.
Pemulihan kawasan terdampak harus difokuskan pada pengembalian fungsi hutan, pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan tata air, serta pencegahan kerusakan lingkungan yang lebih luas.
“Jangan melihat lahan bekas kebakaran semata-mata dari nilai ekonominya. Alih fungsi menjadi sawit berisiko mengorbankan ekosistem demi keuntungan jangka pendek,” ujarnya.
Ia turut menyoroti aspek legalitas dalam pemanfaatan lahan setelah kebakaran terjadi.
Dirinya meminta pemerintah memastikan setiap rencana alih fungsi lahan memperhatikan status kawasan, ketentuan perizinan, serta aturan perlindungan lingkungan dan ekosistem gambut.
“Lahan bekas karhutla tidak boleh menjadi celah untuk mengabaikan hukum,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan terhadap lahan pascakarhutla perlu diperketat agar kerusakan lingkungan tidak berlanjut akibat perubahan fungsi lahan yang bertentangan dengan aturan.
Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk memastikan upaya pemulihan ekosistem tidak tersisih oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.
Selain persoalan perizinan, Saadiah mengingatkan ancaman kebakaran berulang apabila alih fungsi dilakukan di kawasan gambut tanpa memperhatikan kondisi hidrologisnya.
Pengeringan gambut dan perubahan tata air dapat membuat lahan semakin rentan terbakar, terutama ketika musim kemarau tiba.
“Di lahan gambut, pengeringan dan perubahan tata air dapat meningkatkan risiko kebakaran berulang. Karena itu, pemulihan hidrologis harus menjadi prioritas,” jelasnya.
Saadiah menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti ketika api berhasil dipadamkan.
Pemerintah perlu memastikan pemulihan lingkungan berjalan, mengawasi pemanfaatan lahan, dan menindak setiap pelanggaran agar wilayah terdampak tidak terus mengalami kebakaran serta kerusakan ekosistem.
“Keberhasilan penanganan karhutla bukan sekadar memadamkan api, tetapi memulihkan ekosistem, mengawasi pemanfaatan lahan, dan mencegah kebakaran berulang,” ujarnya.