JAKARTA, Probusmedia — Data desil yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima bantuan sosial kini ikut disorot karena dinilai dapat memengaruhi akses anak terhadap beasiswa pendidikan.
Anggota Komisi X DPR RI Stevano Rizki Adranacus meminta pemerintah memastikan persoalan ketidaksesuaian data tidak berubah menjadi penghalang bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan pendidikan.
Stevano mengatakan data sosial ekonomi harus digunakan secara akurat dan fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi nyata setiap keluarga.
Menurut dia, kebijakan berbasis data harus mampu menyesuaikan perubahan kondisi ekonomi masyarakat agar hak anak memperoleh pendidikan tetap terlindungi.
“Pemerintah harus memiliki solusi terkait persoalan desil ini, khususnya terhadap akses beasiswa pendidikan anak. Jangan sampai persoalan desil justru menghambat anak-anak untuk mendapatkan beasiswa,” kata Stevano kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, klasifikasi desil pada dasarnya dibuat untuk membantu pemerintah menyalurkan program bantuan secara lebih tepat sasaran.
Namun, sistem tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku apabila justru membuat anak yang membutuhkan bantuan pendidikan gagal memperoleh beasiswa.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data justru menjadi faktor yang menghambat anak memperoleh haknya atas pendidikan,” kata Stevano.
Politikus PDIP itu menjelaskan kondisi ekonomi keluarga dapat berubah sewaktu-waktu.
Perubahan penghasilan, kehilangan pekerjaan, dinamika keluarga, hingga tekanan ekonomi lainnya dapat membuat kondisi sebuah keluarga berbeda dalam waktu relatif singkat.
Karena itu, menurut Stevano, pembaruan data harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan beasiswa.
Data yang digunakan pemerintah harus terus disesuaikan agar penentuan penerima bantuan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat saat ini.
“Pemerintah perlu menyediakan mekanisme koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian antara status desil dengan kondisi faktual keluarga,” katanya.
Stevano juga menilai penetapan penerima beasiswa tidak seharusnya hanya mengandalkan satu sumber data.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, serta pengelola data sosial ekonomi perlu memperkuat koordinasi agar kondisi calon penerima beasiswa dapat diverifikasi secara lebih menyeluruh.
“Prinsipnya, jangan sampai kualitas data yang belum sempurna mengorbankan keberlanjutan pendidikan anak,” kata Stevano.