JAKARTA, Probusmedia — Pemerintah buka suara soal aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk di monumen patung Selamat Datang kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selada (20/10/2026).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah mengormati aksi itu sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat.
Dia mengatakan pemerintah juga memahami kekhawatiran yang disuarakan terkait krisis iklim dan meningkatnya biaya hidup masyarakat.
Syahganda mengatakan, persoalan krisis iklim dan biaya hidup menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda dikutip Rabu (21/10/2026).
Menurut Syahganda, pemerintah terus menjalankan kebijakan untuk menangani persoalan lingkungan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam penanganan krisis iklim, pemerintah memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Presiden Prabowo disebut memimpin langsung penanganan karhutla dan mengarahkan tambahan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak.
Pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Prabowo meminta sanksi bagi pelaku diperberat, bahkan agar perbuatannya dapat digolongkan sebagai terorisme ekologi.
Selain persoalan lingkungan, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meringankan beban biaya hidup dan menjaga daya beli masyarakat.
Salah satunya melalui paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Paket tersebut mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat.
“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp 26,e34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” kata Syahganda.
Menurut dia, penambahan pasokan beras diharapkan membantu menjaga stabilitas harga pangan.
Sementara itu, kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Syahganda mengatakan, pemerintah menyadari penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli masyarakat membutuhkan upaya berkelanjutan.
Oleh karena itu, pemerintah memandang aspirasi yang disampaikan melalui aksi publik sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendorong perbaikan kebijakan.
Dia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap masukan Greenpeace, termasuk data dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi kementerian terkait.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” ujar Syahganda.