Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mempertanyakan penggunaan dana pribadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membiayai iklan yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Meta Ads Library.
Menurut Bivitri, penggunaan dana pribadi untuk kepentingan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan justru dapat menimbulkan persoalan akuntabilitas dan transparansi.
“Sangat salah itu menurut saya,” kata Bivitri kepada Probusmedia di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (28/9/2026).
Bivitri menjelaskan apabila suatu kegiatan berkaitan dengan kepentingan pemerintahan, pembiayaannya semestinya masuk dalam mekanisme anggaran negara sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi publik.
“Kalau gunanya adalah untuk urusan-urusan pemerintahan, maka semua anggarannya harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus berasal dari anggaran APBN yang bersangkutan,” jelasnya.
Bivitri mengatakan mekanisme tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas tujuan penggunaan anggaran pemerintah.
Menurutnya, publik harus dapat mengecek apa yang diiklankan, untuk tujuan apa iklan tersebut dibuat, serta dampaknya bagi masyarakat.
“Jadi, kita punya hak untuk mengecek, misalnya sebenarnya apa sih yang diiklankan? Tujuannya apa? Dampaknya pada warga apa?” kata dia.
Dengan demikian, Bivitri menuturkan penggunaan anggaran pemerintah dapat dipastikan benar-benar ditujukan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi pejabat.
“Jadi, jelas itu bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan umum,” ujarnya.